Lapsus
Selasa 17 November 2020 19:16
PATRON Kota Tangerang menggelar jumpa pers, Selasa (17/11). (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES - Organisasi massa Patriot Nasional [Patron] Kota Tangerang, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang segera mencabut standar operasional prosedur (SOP) pemberian obat yang masuk masa kadaluarsa.

Koordinator PATRON Saipul Basri di Tangerang, Selasa (17/11), menuturkan bila mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka ia menilai pelayanan kesehatan di Kota Tangerang masih jauh dari harapan.

Sebelumnya beredar obat yang diduga telah kadaluarsa diberikan oleh petugas puskesmas terhadap salah seorang pasien di Puskesmas Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang beberapa waktu lalu.

“Dugaan beradarnya obat yang disinyalir kadaluarsa tersebut bertentangan, dalam Bab III Point Kedua menyebutkan, bahwa pelayanan farmasi klinik bertujuan untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektifitas, keamanan dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai,” beber Marsel--sapaan akrabnya.

Pihaknya pun berharap agar Pemerintah Kota Tangerang dapat segera membenahi pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tangerang dengan memberikan rapor merah kepada dinas Kesehatan setempat, yakni pemecatan.

“Kita akan terus melakukan advokasi kepada masyarakat kecil, agar kedepan tidak ada lagi kejadian obat yang diduga expired diberikan kepada pasien, karna pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang sangat fundamental,” ucapnya kepada awak media.

Untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang diantaranya, Ombudsman RI, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat.

"Kami akan segera melaporkan ke Kementerian Kesehatan, Ombudsman RI dan BPOM. Karena ini jelas telah melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen," kata Marsel.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan juga turut mengomentari adanya dugaan obat yang sudah kadaluarsa di salah satu Puskesmas di Kota Tangerang tersebut.

"Parah. Melanggar UU perlindungan konsumen. Bahaya itu kalau benar kadaluarsa buat pasien. Sembuh kagak, bebusa iya," cetus politisi PKS itu kepada BantenExpres di Tangerang pekan kemarin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspadewi, menjelaskan petugas kesehatan di Puskesmas Pinang tidak menyalahi aturan dalam pemberian obat kepada salah satu pasien yang berobat di Puskesmas tersebut.

"Obat yang diberikan oleh apoteker masih layak untuk dikonsumsi karena belum melewati masa kadaluarsa obat," ujar Liza kepada wartawan di Tangerang, Jumat (13/11) kemarin.

"Kadaluarsa obat yang tertera di kemasan yaitu November 2020. Sementara tanggal pemberian obat tanggal 11 November 2020," jelas Liza.

Sementara itu, Andi Lala warga Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, mengatakan bahwa pemberian obat yang sudah memasuki masa kadaluarsa sangat beresiko.

"Kalau obatnya saja bikin ragu bagaimana dengan pelayanannya. Masyarakat harus mendapat pelayanan yang terbaik dan pasti, karena obat di Puskesmas itu dibeli dari uang rakyat. Mestinya obat yang sudah masuk masa kadaluarsa janganlah diedarkan lagi, terus anggarannya kemana?," cetus Lala.

Melihat peristiwa itu, ia meminta pihak terkait untuk mengaudit anggaran belanja obat yang ada di Puskesmas Kunciran. Pasalnya diketahui pada Bulan Oktober 2020 Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui UPT Puskesmas Kunciran menganggarkan belanja obat dan barang habis pakai sebesar Rp.470 juta.

"Ya, kami minta pihak terkait baik inspektorat atau aparat penegak hukum untuk memeriksa anggaran belanja obat di puskesmas. Jangan sampai ini disalahgunakan. Kami sebagai warga ingin pelayanan Puskesmas bisa dipercaya masyarakat bukan sebaliknya," kata wartawan senior ini. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek