Hukum_Kriminal
Kamis 17 Oktober 2019 11:14
ASN di Pemerintahan Kota Tangerang. (BantenExpres | Ilustrasi)
\"Share

BANTENEXPRES - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana membuat tim khusus untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tim tersebut akan bertugas mencegah ASN terlibat ujaran kebencian, aliran radikal, dan politik praktis.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, landasan prinsip profesi ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945 dan mematuhi pemerintahan yang sah. Sedangkan, saat ini, kata dia, banyak oknum ASN yang terlibat ujaran kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, serta terlibat politik praktis.

Padahal, menurut dia, ASN merupakan kepanjangantanganan negara yang wajib mengikuti aturan dan ideologi negara dan taat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, Bima mendorong agar pemerintah segera membentuk tim khusus guna mencegah hal-hal semacam itu kembali terjadi maupun berkembang di kalangan ASN.

Tim atau satuan tugas yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga nantinya diharapkan memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi ASN, kata Bima saat rapat membahas kedisiplinan ASN di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (16/10).

BACA JUGA: Walikota Tangerang Didesak Buka dan Copot Pejabat yang Gunakan Joki

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, pihak nya akan segera menyusun landasan hukum dan kerangka kerja untuk membentuk tim pengawas tersebut. Sebelum membentuk tim pengawas, pihaknya terlebih dahulu akan meminta masukan dari berbagai pihak terkait persoalan ini.

"Pemerintah optimistis dapat kembali mengawal profesi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," kata Setiawan seperti dilansir laman ROL.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan, Kemkominfo mendukung penuh pembentukan tim pengawas tersebut. Pihaknya akan membantu dengan menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung.

"Kemkominfo akan menyediakan fasilitas kanal aduan berbasis teknologi informasi serta sosialisasi di saluran elektronik milik pemerintah, seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI)," kata Rosarita. (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek