Hukum_Kriminal
Selasa 15 Oktober 2019 07:54
Massa dari berbagai desa di Kabupaten Tangerang melakuka aksi unjukrasa menuntut proses Pilkades, Senin (14/10). (FOTO: Istimewa)
\"Share

TANGERANG – Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa alias Pilkades di Kabupaten Tangerang tahun 2019 secara serentak di 153 desa telah sesuai dengan aturan yang ada. Demikian ditegaskan Desyanti, Kasubag RPP (Rancangan Perundang-undangan) dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang.

“Tahapan pelaksanaan Pilkades di 153 Desa sesuai dengan aturan yang ada seperti Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa,” tegas Desyanti kepada pewarta, Senin (14/10) di ruang Setda, Pemkab Tigaraksa.

Serta Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antarwaktu, dan Pemberhentian Kepala Desa, sambung dia.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya mengikuti aturan yang telah ada tidak semata-mata membuat aturan dan mekanisme sendiri, aturan yang ada menyebutkan bahwa penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang itu sesuai Permendagri.

“Artinya, tahapan penseleksian tersebut sesuai amanat dari Permendagri bahwa maksimal hanya 5 calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa. Kami mohon kepada seluruhnya agar bisa dimengerti dan dipahami agar tidak terjadi pembiasan di masyarakat, karena Pemkab Tangerang tidak mungkin sampai melanggar aturan yang ada,” kembali ia menegaskan didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Ahdiyat Nuryasin dan Kadis Kominfo Tini Wartini.

BACA JUGA: Pejabat Masih Tidur Ketika Seorang Penderita Tumor Ganas Masuk RS

Diketahui, pada hari yang sama, ratusan massa melakukan aksi unjukrasa di depan DPRD Kabupaten Tangerang, mendesak Pemeritah Daerah Kabupaten Tangerang membatalkan sistem tes pada calon kepala desa.

Massa yang diketahui dari berabagi desa di Kabupeten Tangerang ini juga menuntut, agar para wakil rakyat yang duduk di DPRD, menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Tangerang. Mereka diketahui berasal dari desa Pangkalan, Rawa Rengas, Tanjung Burung (Kosambi), Tanjung Pasir, Teluk Naga, Karang Serang (Kemiri), Kayu Bongkok dan Lontar.

"Kami hadir disini, meminta kepada anggota dewan untuk membantu kami menyampaikan aspirasi kepada Bupati Tangerang, soal pelaksanaan pemilihan kepala desa yang kami nilai tidak demokratis, dimana saat ini setiap bakal calon kepala desa harus di tes oleh lembaga yang tidak independen," cetus koordinator aksi Sugianto, Senin (14/10).

Massa mendesak Pemeritah Daerah Kabupaten Tangerang membatalkan sistem tes pada calon kepala desa, karena hal itu dapat menimbulka konflik di masyarakat. "Kami minta, tidak ada aturan itu, karena aturan itu malah membuat konflik antar pendukung yang lolos dan tidak lolos tes," kata dia. (EDY/ZIE)

BACA JUGA: Pemkab Tangerang Percepat Pencegahan Stunting

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek