Hukum_Kriminal
Kamis 11 Juni 2020 09:17
Petugas Pol PP Kota Tangerang menyeggel bangunan yang tak miliki IMB. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Ketua Umum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP-LPPNRI), Yan Sandi, mendesak Pemerintah Kota Tangerang bertindak tegas pada bangunan-bangunan yang tidak mengantongi izin [IMB].

Hal tersebut mengacu pada Perda Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan.

“Juga Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung,” cetus Yan Sandi kepada BantenExpres, baru-baru ini di Tangerang.

Kenyataanya dilapangan, lanjut dia, masih banyak terjadi pembiaran bangunan-bangunan, baik ruko, tempat tinggal, gedung, tower BTS dan lainnya yang kerap tanpa IMB tapi pembangunan terus berjalan tanpa penindakan.

“Ini sudah lama terjadi di Kota Tangerang, ada apa ini? Lantas buat apa ada Perda-Perda tersebut,” heran dia.

BACA JUGA: Bansos COVID-19 di Kota Tangerang Ruwet?

Ia mencontohkan bangunan besar tanpa IMB di Jalan Melati, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecataman Periuk, Kota Tangerang, aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan teguran kepada pemilik bangunan, dan melakukan penyeggelan.

“Ketika bangunan sudah berdiri tinggi nyaris rampung, baru aparat pemerintahan (Pol PP) turun tangan menyeggel dan memanggil pemiliknya ke kantor. Kemana saja mereka selama ini, kemana pengawasanya,” ujar dia.

Menurutnya, berdasarkan peraturan (Perda) Kota Tangerang itu, setiap bangunan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka bunyi Perda tersebut juga tegas mengatakan bangunan akan dibongkar.

“Mestinya dibongkar dong sesuai bunyi Perda itu, kalau mau menegakan Perda. Terkadang dilakukan penyeggelan kemudian mereka buka kembali segel itu. Ini kan lucu, penegakanya dimana?,” kata Yan Sandi.

BACA JUGA: Stadion Benteng Tangerang, Mistis Nan Memorable

Ia pun terus mendorong Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas-Dinas terkait yang mengurusi perijinan dan lainnya, agar tidak pandang bulung dalam menegakan peraturan (Perda).

“Jangan sampai nanti masyarakat menilai aparatur kita bermain mata dibawah dalam setiap penegakan bangunan-bangunan liar yang tak mengantongi IMB itu,” ujar dia.

“Kalau bangunan-banguan tersebut mengantongi IMB dan ijin lainnya, otomatis ini akan menjadi sumber PAD buat Pemerintah Kota Tangerang. Sekali lagi, saya berharap Pemerintah Kota Tangerang lewat aparatur-aparaturnya dibawah tegas dalam menegakan aturan,” demikian Yan Sandi mengakhiri. (ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek