Nasional
Jumat 16 Februari 2024 14:18
Ilustrasi - Seorang pemilih sedang memasukan kertas surat suara di kotak suara pada Pemilu 14 Februari 2024. (FOTO: dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta aktif dalam mendalami segala dugaan pelanggaran dalam gelaran Pemilu 2024.

Peneliti Utama Politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai sepanjang tahapan Pemilu 2024, Bawaslu RI lebih banyak pasif karena hanya menerima laporan. 

Padahal Bawaslu memiliki tugas untuk mencegah potensi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, Siti menilai sejak 2016 fungsi-fungsi dan peran dari Bawaslu sudah dikuatkan.

"Bawaslu itu fungsional, Bawaslu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain tidak bukan melakukan pencegahan secara proaktif. Kita harapkan Bawaslu itu turun mencegah, mengawasi langsung tidak hanya menunggu laporan," ujar Siti di program spesial Rosi KompasTV, Kamis (15/02) malam.

Siti menambahkan selama ini laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu tidak sejalan dengan harapan publik.

Hal ini jugalah membuat masyarakat enggan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu karena akan mendapat hasil yang tidak sesuai harapan.

"Hasil akhirnya kan enggak ada apa-apa terus, ini membuat kecewa masyarakat lapor," cetus Siti masih dikutip KompasTV.

Lebih jauh Siti juga menyoroti mengenai efek Jokowi di Pemilu 2024 terhadap pasangan Capres dan Cawapres tertentu.

Menurut Siti sebagai kepala negara yang punya kekuasaan, Jokowi punya kemampuan untuk menimbulkan efek terhadap Capres-Cawapres tertentu.

Namun di sisi lain, langkah Jokowi membagikan Bansos di depan Istana seolah kekuasaan yang dimiliki belum bisa membuat efek yang diinginkan terwujud.

"Kalau punya efek mengapa rekayasa dari berbagai macam, dari Bansos di depan Istana. Perlukah seperti itu. Kalau sudah ngefek selesai. Apalagi pendekatan dengan kekuasaan sebenarnya selesai. Dengan sistem presidensial saja luar biasa kuat beliau ditambah lagi eksekutif yang dipegang," Siti menuturkan.

Di sisi lain, Bawaslu menemukan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) bermasalah seperti pemilih yang nyoblos lebih dari satu kali. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan setidaknya ada 2.143 TPS bermasalah yang terdapat laporan pemilih nyoblos lebih dari satu kali.

"Iya ada 2.143 ya yang mencoblos lebih dari satu kali, ada beberapa kejadian," kata Bagja kepada wartawan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/02).

Bawaslu masih menunggu laporan dan rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan (panwascam). "Ini masih kita tunggu rekomendasi dri Panwascam, jadi kita tunggu ini," katanya.

Ia mengatakan salah satu faktor yang menjadi sorotan Bawaslu adalah terkait kurangnya literasi petugas di lapangan. Ia pun menekankan pentingnya bimbingan teknis bagi para petugas KPPS yang bertugas.

"Kalau dulu mungkin boleh ada putusan MK ya, sekarang kan nggak boleh, jadi yang ada masuk dalam DPK. Tapi dengan catatan KTP elektroniknya wilayah di situ, bukan KTP wilayah lain. Kalau wilayah lain, provinsi lain, inilah jadi persoalan," bebernya.

"Jadi bimtek KPPS itu harus, ini kritik bagi teman-teman KPU ya dan kita semua juga, pengawas juga, agar yang menurut aturannya tidak boleh, ya tidak boleh," sambungnya menegaskan.

(GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek