Nasional
Rabu 25 Desember 2024 20:18
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjend PDIP sebagai tersangka. (FOTO: dok-Istimewa)
\"Share

BANTENEXPRES - Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap pergantian antar waktu (PAW), anggota DPR RI menjadi babak baru dalam perjalanan politik Indonesia.

Dalam Sprindik KPK tertanggal 23 Desember 2024, Hasto disebut bekerja sama dengan Harun Masiku, eks calon anggota legislatif PDIP yang telah buron selama lima tahun.

Kasus ini melibatkan dugaan suap sebesar Rp850 juta kepada Wahyu Setiawan, eks Komisioner KPU, untuk meloloskan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagai anggota DPR RI.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena Harun Masiku masih buron hingga kini, memperkuat spekulasi adanya upaya perlindungan terhadap tokoh-tokoh kunci.

Sebelumnya, dua orang lain, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri, telah divonis bersalah dalam kasus ini, dengan hukuman penjara dan denda. Penetapan Hasto sebagai tersangka memberikan sinyal bahwa KPK berupaya membuka kembali kasus yang sempat tenggelam.

Namun, kredibilitas KPK akan sangat diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini, mengingat sensitivitas politik dan keterlibatan elite partai besar. Reaksi PDIP atas penetapan ini masih dinanti, mengingat Hasto adalah salah satu figur sentral partai.

PDIP menghadapi tantangan besar untuk menjaga soliditas kader dan kepercayaan publik, terutama menjelang digelarnya Kongres ke-VI PDIP tahun 2025 mendatang.

Kasus ini tidak hanya berimplikasi pada individu Hasto tetapi juga dapat memengaruhi citra partai secara keseluruhan sebagai partai pemenang Pemilu.  

Sikap Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP sangat dinantikan dalam menyikapi persoalan ini.

Megawati, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan konservatif, memiliki pilihan sulit antara mendukung penuh proses hukum yang melibatkan kader utamanya atau mempertahankan loyalitas internal partai.

Langkah yang diambil Megawati akan menentukan arah partai dalam menghadapi badai politik ini, sekaligus mencerminkan posisi partai terhadap isu korupsi di mata publik.  

Dari sisi hukum, KPK menghadapi tekanan untuk memastikan penyidikan berjalan secara transparan dan bebas dari intervensi politik.

Jika KPK berhasil menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan, maka institusi ini dapat memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun akibat berbagai kontroversi di masa lalu.

Namun, jika penyelesaian kasus ini terhambat atau terlihat pilih kasih, kredibilitas KPK akan semakin diragukan, terutama dalam mengusut dugaan keterlibatan aktor besar lainnya seperti Harun Masiku.  

Kasus ini juga memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik nasional. PDIP, sebagai partai besar, harus menghadapi serangan politik dari pihak kompetitor yang kemungkinan akan memanfaatkan kasus ini untuk melemahkan posisi partai dalam persiapan Pemilu kedepan.

Di sisi lain, partai-partai lain juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa mereka tidak terjerat dalam kasus serupa, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi politik mereka di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap elite politik.  

Penetapan Hasto sebagai tersangka bukan hanya soal proses hukum, tetapi juga ujian integritas politik bagi PDIP dan seluruh sistem demokrasi Indonesia.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya reformasi politik dan komitmen pemberantasan korupsi di tengah ancaman oligarki dan kepentingan kelompok elite.

Bagaimana kasus ini dikelola akan sangat menentukan arah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia pada masa mendatang.

Oleh: Syaefunnur Maszah (Pengamat Masalah Kebangsaan)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek