BANTENEXPRES - Kehebohan politik mewarnai jelang Pilpres 2024 dengan gegernya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tetiba didapuk menjadi bakal calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan.

Kehebohan pun berlanjut, yakni dengan munculnya pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan memanggil Cak Imin dalam dugaan korupsi di kementerian tenaga kerja tahun 2012.

Hal ini mendapat perhatian dari Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan yang mempertanyakan mengapa KPK pimpinan Firli Bahuri baru memberi perhatian pada kasus tahun 2012 setelah menjabat hampir 4 Tahun.

"Pemeriksaan kasus dugaan ini akan dilihat publik sangat politis, karena setelah 4 tahun menjabat kenapa baru sekarang kasus ini dibuka. Apakah ini untuk menjegal Cak Imin menjadi calon wakil presiden Anies? tentu publik akan bertanya demikian. Ini yang harus dijelaskan oleh KPK," papar Tamil dalam keterangan tertulisnya, Ahad (03/09).

Lantas pengamat ini pun menyatakan bahwa KPK jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

"Karena 2 periode kepempinan KPK (Abraham Samad dan Agus Raharjo) tidak melihat kasus ini. Maka ini menjadi tanda tanya besar di publik. Jangan sampai KPK ini hanya jadi algojo penguasa untuk kepentingan politik tertentu," ujarnya menegaskan.

Secara politik, lanjut Kang Tamil sapaan pria ini melihat patern politik penguasa dalam menghadapi Anies sama dengan pola kerajaan Mataram dalam menguasai Surabaya.

Dirinya menjelaskan bahwa Sultan Agung tidak pernah mengalahkan Surabaya dengan cara perang, namun Mataram menundukan wilayah supporting Surabaya seperti Tuban, Madura, dan Sukadana di Kalimantan Barat, sehingga pada akhirnya Surabaya memyerah.

Hal yang sama dengan Anies, Kang Tamil melihat pola penguasa mengkebiri support sistem yang mendukung Anies, seperti mengkerdilkan Nasdem dan kini dengan membuka kasus dugaan Korupsi yang berkaitan dengan Cak Imin.

"Karena kalau langsung serangan ditujukan ke Anies, hal ini akan meningkatkan simpati publik. Maka strateginya mengkebiri support sistemnya, hingga akhirnya Anies menyerah," kritik dia.

Terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012 tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi hari ini.

Adapun peristiwa dugaan korupsi ini terjadi ketika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimain Iskandar atau Cak Imin mejabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

"Perlu dipahami, jauh sebelum (deklarasi Anies-Cak Imin) itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut," kata Ali kepada awak media, Ahad (03/09).

Ketua Umum PKB Cak Imin baru saja dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan untuk kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Membuat panas tensi politik Indonesia menjelang Pilpres 2024 mendatang itu. Salah satunya kubu koalisi perubahan yakni partai Demokrat hengkang dari koalisi, karena merasa dikhianati oleh Anies Baswedan.

(GUNG/ZIE)