Politik
Sabtu 13 Maret 2021 17:09
Ilustrasi - Pemerintah mewacanakan pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi, mengungkapkan sejumlah implikasi yang muncul akibat dicabutnya revisi UU Pemilu dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Salah satunya yang ia soroti yaitu persoalan legitimasi penjabat di sejumlah daerah.

"Kalau misalnya pilkada ditarik 2024, itu ada 270 lebih penjabat, PLT (pelaksana tugas) yang kita tahu mereka tidak punya legitimasi karena tidak dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Burhanudin dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (13/03).

"Nah bagaimana mungkin kita memberikan mandat kepada penjabat apalagi dalam waktu dua tahun sampai 2024. Sementara mereka bukan penjabat by election, mereka penjabat by selection," sambung dia.

Apalagi menurutnya, kepala daerah yang masa jabatannya habis antara 2022-2023 terjadi di daerah-daerah besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Utara.

Ia berpendapat jika daerah-daerah tersebut diisi oleh pejabat gubernur yang memiliki kecenderungan partisan, maka hal itu berpotensi menguntungkan partai penguasa.

"Jadi kalau ada persepsi penjabat itu menguntungkan pihak-pihak tertentu, munculnya persepsi saja itu sudah merugikan legitimasi pemilu. Apalagi mereka punya waktu yang lama sekali dua tahun," ujarnya.

Selain itu, kata Burhanudin, kewenangan seorang penjabat sangatlah terbatas. Seorang penjabat dianggap tidak punya kewenangan yang signifikan dalam membuat sebuah kebijakan.

"Dalam waktu dua tahun nggak mungkin mereka hanya sekedar formalitas seremonial saja," ucap dia dikutip laman Republikaonline.

Kemudian dirinya juga menyoroti soal legitimasi pileg dan pilpres 2024. Ia berpendapat, jika penjabat ditentukan oleh presiden dan mendagri maka pertanyaan yang muncul yaitu terkait ada tidaknya partai yang diuntungkan secara elektoral. Apalagi menjelang masa krusial 2024.

"Tentu ada dugaan politis bahwa pejabat gubernur, bupati/walikota akan menguntungkan pihak tertentu. Satu prasangka yang nggak bisa disalahkan. Nah kalau misalnya prasangka itu meluas orang bisa mempertanyakan legitimasi hasil pemilu 2024, nah itu problem gitu ya," demikian Burhanudin menuturkan.

INDONESIA Menggelar Pilkada Serentak


Diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki rencana besar untuk menyerentakkan seluruh pemilihan umum.

Hal itu dimulai lewat Pilkada Serentak 2015 dengan menyerentakkan pemilihan di 269 daerah. Kemudian dilanjutkan dengan 101 daerah pada Pilkada 2017 dan 171 daerah pada Pilkada 2018.

Berdasarkan UU Pilkada, Pilkada Serentak 2020 akan jadi gelaran terakhir sebelum Pemilu Serentak 2024. Kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat hingga 2024.

Sementara daerah yang seharusnya menggelar pilkada pada 2022 dan 2023, akan digeser ke tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga 2024, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Kemudian pada tahun 2024, rencananya Indonesia untuk pertama kali akan menyerentakkan pilpres, pileg, dan pilkada.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut juga ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

"Sepertinya akan diundur lagi pilkada dan pemilu serentaknya pada 2027," kata Ilham dalam Seminar Nasional "Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal", Selasa (23/06) beberapa waktu lalu.

Terkait detail rencana pengunduran pemilu serentak ke tahun 2027, Ilham belum bisa memastikan. Dia berujar gagasan itu masih dalam tahap pembahasan awal. (GUNG/ZIE)

Diolah dari berbagai sumber

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek