Hukum_Kriminal
Jumat 14 Agustus 2020 21:38
Warta Supriyatna, Anggota DPRD Kota Tangerang asal PDI Perjuangan. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Politisi PDI Perjuangan Warta Supriyatna mengatakan, orang-orang yang melakukan manipulasi dan bermain-main terhadap bantuan sosial (Bansos), yang digulirkan pemerintah wajib hukum, dipenjarakan.

“Boro-boru membantu, ini sudah dibantu aja di korupsi. Itu mentalitas sudah parah sekali, yang kaya gitu-gitu jangan dipercaya lagi. Harus dipenjarakan, dipenjarakan!,” tegas Warta yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang.

Demikian disampaikan Warta kepada awak media ini, ketika dimintai komentar dan pendapatnya terkait bantuan-bantuan sosial yang digulirkan pemerintah. Namun, acapkali terjadi penyelewengan oleh oknum.

Menurut Warta, kalau kondisi tersebut dibiarkan, kedepan akan menjadi preseden buruk dan terus menerus akan seperti itu. “Itu contoh yang tidak baik,” ujar dia di Gedung DPRD Kota Tangerang, Jumat (14/08) sore.

BACA JUGA: Encing Rico: Penyelewengan Bansos Termasuk Tindak Pidana Korupsi

Bila ada keluarga penerima manfaat (KPM) atau warga penerima Bansos, tapi tidak diberikan haknya baik kartu ATM maupun buku rekeningnya, Warta menyatakan itu sebuah rencana manipulasi.

“Rencana manipulasi, sudah terkonsep bahwa itu di setting dan direncanakan oleh mereka (oknum petugas). Dan yang bertanggung jawab adalah oknum perorangan itu,” ucapnya.

Karena, lanjut Warta, pemerintah sudah menurunkan Bansos tetapi pelaksana dilapangan menyalahgunakan kewenangan dan manipulatif.

“Itu murni menjadi tanggungjawab hukum si pelaku. Itu pidana,” cetus politisi lulusan hukum ini.

Sementara Dinas Sosial menurutnya tidak bisa digugat. Karena pemerintah (Dinas Sosial) sudah menyalurkan kepada warga masyarakat.

“Karena Dinas Sosial sudah menyalurkan [Bansos] sesuai dengan data yang masuk ke dia [Dinas],” jelasnya.

Ia menegaskan sebagai penyambung lidah masyarakat (DPRD -red) dirinya siap menampung aduan-aduan masyarakat.

BACA JUGA: Sengketa Lahan Membuat Warga Resah, Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab

“Ketika ada aduan dari masyarakat pasti kita akan tindaklanjuti. Bila ada masyarakat yang menjadi korban, mengadulah ke DPRD. Kita akan fasilitasi penekanan dan transparansi juga aspek hukumnya,” tuturnya.

Sementara ia juga sepakat terkait imbuan Presiden Joko Widodo dan kini menjadi atensi Kepolisian Repbulik Indonesia (Polri), bahwa jika Bansos di korupsi maka pelakuknya tak bisa dibiarkan alias harus ditindak.

“Saya sepakat itu. Dan saya ingin katakan orang-orang yang kaya gitu-gitu tuh dipenjarakan saja,” tandas Warta Supriyatna.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten menggulirkan bantuan sosial (Bansos) diantaranya, PKH, BNPT, Jamsosratu, DTKS termasuk Covid-19 yang bersumber dari APBN-APBD. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek