Hukum_Kriminal
Kamis 01 Oktober 2020 14:26
Anggota DPRD Kota Tangerang fraksi PDI-Perjuangan, Anggraini Jatmika Ningsih. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES – Anggota Komisi II Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Tangerang, Anggraini Jatmika Ningsih, mengatakan adanya kasus penggelapan maupun pungli dana bantuan sosial pada program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial di Kota Tangerang, lantaran kurangnya pengawasan dari instansi pemerintah.

Karenanya, ia meminta kepada Dinas Sosial Kota Tangerang data petugas TKSK dan warga yang mendapatkan bantuan dana sosial dari Kementrian Sosial itu, agar pihaknya dapat melakukan pengawasan hinngga proses penyampaian dana tersebut yang tepat sasaran.

Sementara itu, terkait salah satu kasus yang tengah bergulir adanya dugaan penyelewengan dana PKH di Kecamatan Periuk yang dilakukan oleh Ketua TKSK setempat yang kini sedang ditangani pihak kepolisian, menurutnya harus di proses sesuai hukum.

"Kita sudah konfirmasi ke Dinsos, apakah TKSK yang bermasalah itu sudah dinonaktifkan, pihak Dinsos menjawab sudah mengajukan Kemensos karena memang itu kewenanganya di Kemensos. Tapi aku belum diberikan surat tembusannya," jelas Mika—sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini ditemui di kantornya, Rabu (30/09) petang.

BACA JUGA: Uang Orang Miskin Diembat, Aktivis Desak Ketua TKSK Kecamatan Periuk Dipecat

Mika menegaskan oknum TKSK di Kecamatan Periuk yang tersangkut dengan hukum itu agar ditindak tegas dan diproses secara hukum, agar kedepan ada efek jera bagi oknum-oknum tenaga kesejahteraan sosial kecamatan alias TKSK lainnya. 

"Oknum TKSK yang bandel itu tetap harus diproses secara hukum, agar menjadi efek jera untuk TKSK lainnya," cetus Mika menjawab awak media ini.

Ia berharap Dinas Sosial bersama pihak Kecamatan dan Kelurahan yang mengetahui wilayahnya masing-masing, lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus TKSK dalam menjalankan tugasnya, agar proses bantuan dana PKH itu tersampaikan kepada penerima manfaat.

"Seharusnya pihak Kelurahan dan Kecamatan itu lebih aware. Kan mereka yang tahu wilayah masing-masing. Harus  ketat melakukan pengawasan, dana itu milik warga tak mampu," ucapnya.

BACA JUGA: Pejabat Kota Tangerang Dituding Manipulasi Izin Perumahan KORPRI

Pada kesempatan ini, ia pun mengungkap selain di Kecamatan Periuk, ada sekira 16 orang warga [KPM] di RW-2 Kelurahan Tanah Tinggi telah melaporkan juga adanya dugaan penyelewengan dana PKH.

“Yah kebetulan yang melaporkan itu adalah kader kami [PDI Perjuangan]. Jika tidak ada tindakan dari pemerintah (Dinsos), aku akan ambil tindakan sendiri. Melakukan penelusuran terutama ke pihak Bank untuk mendapatkan data-data," demikian Anggraini Jatmika Ningsih kembali menegaskan.

Sebelumnya, para aktivis yang konsern dalam pemberantasan korupsi mendesak Dinas Sosial Kota Tangerang untuk menonaktifkan dan memecat oknum Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kecamatan Periuk Kota Tangerang, atas dugaan penyelewengan dana bantuan soial milik keluarga penerima manfaat program PKH. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek