BANTENEXPRES - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa ada temuan berupa uang kejahatan senilai Rp.1 triliun yang masuk ke partai politik. Uang tersebut ditemukan pada beberapa waktu lalu dan dicurigai dari tindak pidana kejahatan lingkungan.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dipaparkan kepada KPU dan Bawaslu.

"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp.1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," ungkap Ivan di acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu bertajuk 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Jakarta, Selasa (08/08).

Menurutnya, PPATK saat ini akan fokus mencari tindak kejahatan keuangan di lingkungan. Sampai saat ini tidak ada satu pun peserta Pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.

"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kita menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," ungkap Ivan dikutip dari laman vivanews.

PPATK sudah menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana kampanye yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Wilayah tertinggi yang dominan terjadi di Jawa Timur, diikuti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Terdapat dana tindak kejahatan keuangan itu terjadi pada setiap tahapan Pemilu. Oleh sebab itu, PPATK kini menelusuri hal tersebut.

"Artinya, dana hasil tindak pidana masuk sebagai biaya untuk kontestasi politik. Dalam konteks bersih, tugas dan kewenangan PPATK seberapa besar uang-uang yang berasal dari tindak pidana ini masuk ke kontestasi politik ini untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang," Ivan menuturkan.

(GUNG)