BANTENEXPRES - Penetapan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H berpotensi berbeda antara Muhammadiyah dan NU atau pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai perbedaan menyambut Lebaran 2023 ini harus disikapi dengan dewasa.

"Saya kira ini masalah kaitan kita harus lebih dewasa ya, sehingga dengan perbedaan ini tentu bukan menjadi faktor pemecah belah bangsa tapi kita justru membuka ruang ruang toleransi di antara sesama umat," kata Syaikhu di Kantor DPP PPP, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (19/04).

Semua pihak memiliki pegangan masing-masing terkait penetapan Idul Fitri dan harus saling menghormati, Syaikhu menilai.

"Karena masing-masing punya pegangan, punya dasar. Tapi kan belum tentu kan berbeda, mudah mudahan bisa jadi juga bersama-sama," ujarnya menambahkan.

Di waktu yang sama, Pelaksana Tugas (Pt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menilai perbedaan merayakan Lebaran juga sebagai bentuk toleransi dari umat Muslim. Sebab, mereka sebagai agama mayoritas di Indonesia tidak memaksakan kehendaknya.

"Kalau tidak salah di hari Jumat tanggal 21 ya. Itu juga kita amini, tetapi pemerintah belum memutuskan. Nanti berdasarkan Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan berdasarkan hilal yang diyakini. Itu nanti kita ikuti," kata Mardiono.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis mempersilahkan masyarakat Muslim untuk melaksanakan dan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi sesuai keyakinan masing-masing.

"Idul Fitri ada yang berbeda pendapat antara Jumat (21/04) dan Sabtu (22/04), silakan dilaksanakan sesuai keyakinannya masing-masing," kata dia.

Ia menjelaskan, perbedaan pendapat seperti ini sudah biasa terjadi dan pihaknya juga menanggapi hal tersebut dengan saling toleransi.

"Intinya kita sama-sama yakin Idul Fitri itu diadakan pada tanggal satu Syawal Hijriah, entah Jumat atau Sabtu," ujar Cholil.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Jumat (21/04).

Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan pada Kamis (20/04) ini.

(GUNG)