Hukum_Kriminal
Rabu 29 Januari 2020 10:27
Pembangunan Jembatan/Jalan di Situ Gede Cikokol Kota Tangerang dihentikan Pemprov Banten. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten menghentikan pembangunan jembatan dan jalan yang berlokasi di Situ Gede, Kelurahan Cikokol, Kecamanan Tangerang Kota Tangerang. Diketahui pada Kamis (23/01) pekan kemarin DLHK Provinsi Banten dan Satpol PP menyegel proyek tersebut.

Diinformasikan, PT Alfa Goldland Realty berencana membangun jalan dan jembatan di Kawasan Situ Gede Kota Tangerang. Dasar pembangunannya adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 644 Tahun 2018 tentang izin mendirikan bangunan atas nama PT Alfa Goldland Realty tertanggal 23 Oktober 2018.

Dalam dokumen di atas,  turut tercantum tentang rencana pembagunan prasarana bangunan konstruksi jembatan seluas 736 meter persegi.

Ijin sebagaimana yang diberikan dalam diktum ke satu Keputusan Walikota Tangerang menyatakan, bahwa sarana yang akan didirikan berada di atas tanah status hak guna bangunan. Hal ini dibuktikan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor 812 tanggal 15 Agustus 2009. Terletak di Situ Gede  Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota  Tangerang.

Namun, melihat adanya aktivitas di atas asset milik Pemerintah Provinsi Banten, pada tanggal 23 Januari Pemprov Banten melakukan kunjungan langsung oleh tim yang beranggotakan Dinas PUPR selaku pengguna barang, Dinas LHK selaku dinas yang mengurusi lingkungan hidup, BPKAD selaku pejabat penatausaah asset, Biro Hukum sebagai pihak yang melegalkan, Biro Bina Infrastruktur, Satpol PP dan staff ahli dari gubernur.

BACA JUGA: Banjir, Warga Cipondoh Adukan Kavling DPR Ke DPRD Kota Tangerang

Hasil kunjungan tim adalah membuat berita acara untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Situ Gede. Kemudian melakukan dokumentasi serta pemasangan police line alias garis polisi.

Dasar pemberhentian pembangunan adalah bahwa Situ Gede merupakan asset milik Pemerintah Provinsi Banten. Tercatat di dalam neraca aset berdasarkan hasil audit BPKRI sebagai barang milik daerah yang kode regisnya sudah terregister dengan baik.

Kepala BPKAD Pemprov Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Pemprov Banten sebanyak dua bukti kepemilikan, yaitu sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 Kota Tangerang Kecamatan Tangerang Kelurahan Cikokol. Luas sertifikat yaitu 50.695 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukti yang kedua sertifikat pengelola Nomor 1 Tangerang di Kelurahan Sukasari dengan luas 8340 meter persegi atas nama Pemprov Jawa Barat. 

"Kedua sertifikat tersebut saat ini sedang proses penggantian nama menjadi milik Pemprov Banten," kata Rina dalam keteranganya di Serang, Senin (27/01) kemarin.

BACA JUGA: Tenaga Honorer Tidak Akan Dibunuh, Gubernur Banten: Saya Yang Gaji

Pemprov Banten menetapkan bahwa sampai dengan langkah administratif yang ditempuh sesuai dengan perudangan aktivitas pelaksanaan pekerjaan masih seperti yang kemarin ada dalam berita acara, diberhentikan sementara.

Tepisah, Direktur LSM Lippkor [Lembaga Independen Pemantau Pelaku Korupsi] Heri Heriyanto, menegaskan akan segera melaporkan DPMPTSP Kota Tangerang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Pelaporan ini buntut terbitnya SK IMB nomor 644/Kep/752/2018 untuk pemegang proyek Jalan Jembatan Kota Ayodhya PT. Alfa Goldland Realty di Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Heri menduga kuat adanya permainan antara oknum di DPMPTSP Kota Tangerang, yang sudah dengan mudahnya menerbitkan SK IMB tersebut. “Padahal izin pemanfaatan lahan dari DLHK Provinsi Banten selaku pemilik asset Situ Gede Cikokol belum dikeluarkan,” kata Heri kepada BantenExpres, di Tangerang Selasa (28/01).

“Saya minta Kejati Banten membongkar kasus permainan di DPMPTSP Kota Tangerang dengan PT. Alfa Goldland Realty,” tegas dia. (ZIE/MUH)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek