Ekonomi
Rabu 22 Januari 2025 21:46
Komisi IV DPRD Kota Tangerang meminta pembangunan SMPN 34 yang terbengkalai untuk di audit. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Juru Bicara Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Apanudin menilai Pemerintah Kota Tangerang kecolongan dalam melaksanakan pembangunan SMPN 34 yang ditinggal kabur oleh kontraktor. Padahal progres pembangunan baru mencapai 46 persen.

Hal tersebut dikatakan Jalu, panggilan politisi partai Gerindra itu setelah rombongan Komisi IV meninjau lokasi pembangunan SMPN 34 yang berlokasi di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Rabu (22/01).

Pihaknya nampak sangat kecewa dengan progres pembangunan sarana pendidikan tersebut. Lantaran menurutnya proyek pembangunan SMPN 34 itu baru menyelesaikan sekira 46 persen, naasnya kontraktor kabur begitu saja. 

Jalu mengungkapkan proyek pembangunan tersebut memakan biaya yang cukup besar yakni Rp20 miliar lebih dari anggaraan APBD 2023 dan 2024.

"Ini dua kali dianggarkan. Tahun 2024 itu seharusnya sudah selesai, tapi kenyataanya kita liat dari sekian kelas yang direncanakan itu, hanya 7 kelas yang bisa terpakai. sementara juga untuk meblernya sudah pada dibeliin," ujar Jalu kepada awak media.

"Kita menyayangkan, ini lah akibatnya Pemkot tidak serius untuk melihat daripada OPD OPD yang bertanggung jawab. Ini kan tidak jelas Perkimnya," sambung dia geram.

Dikatakannya, Dinas Perkim Kota Tangerang tidak bertanggung jawab akibatnya proyek pembangunan SMPN 34 ditinggal kabur kontraktor tanpa penyelesaian pengerjaan.

"Harusnya juga PBJ (pengadaan barang dan jasa-red) dapat meninjau company profile itu, apakah layak untuk diberikan pekerjaan tersebut. Ternyata ini kecolongan, tolong lebih selektif dalam memilih lelang, harus lihat trek record-nya," tegas dia.

Jalu menambahkan, kejadian di proyek SMPN 34 Pinang yang ditinggal kabur kontraktor harus menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kota Tangerang.

"Kita minta audit proyek itu. Dan secepatnya kita akan panggil Dinas Perkim, PJB maupun Dinas Pendidikan," tutup Jalu menegaskan.

Ketua Komisi IV Supiani menambahkan, ia meminta kepada dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk segera menyelesaikan pembangunan sekolah tersebut.

"Saya minta dinas Perkimtan untuk dapat segera menyelesaikan pembangunan SMPN 34 ini," ujar politisi partai Golkar itu.

Sementara itu, anggota Komisi IV Mochamad Pandu menilai pembangunan SMPN 34 itu banyak kejanggalan-kejanggalan, bermasalah.

"Sekolah atau pendidikan itu pelayanan mendasar dan dilindungi Undang-undang, maka pemerintah wajib memfasilitasi. Tapi kita temukan pembangunan SMPN 34 terbengkalai," kata dia.

Lanjut Pandu, dengan terbengkalainya pembangunan tersebut akan berdampak pada keselamatan siswa-siswai yang menempati. Ia pun mendesak Kabid Pendidikan agar menjadi catatan.

"Besok kita akan panggil Dinas Perkim dan pihak-pihak yang terkait. Kita juga akan tanya bagaimana itu proses pelelanganya, kenapa sampai bisa ditunjuk. Kita ingin tahu prosesnya seperti apa," tekan Pandu.

"Jangan sampai mereka saat di DPRD pada teriak-teriak anggaran sementara realisasinya malah enggak baik," cetus Ketua Fraksi NasDem ini.

(ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek