Lapsus
Sabtu 06 Juni 2020 09:04
Bupati Tangerang Zaki Iskandar menerapkan kebijakan aturan keluar masuk wilayah(SIKM). (FOTO: IST)
\"Share

BANTENEXPRES - Ketua Gugus Percepatan Penangan Covid-19 Doni Monardo menginginkan  daerah-daerah di Indonesia yang sudah mendapatkan kelonggaran dalam Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) tetap bersinergi. Terutamanya, para pimpinan daerah harus tetap bersinergi dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Doni mengatakan, dalam kondisi sekarang penting melibatkan tokoh-tokoh non formal. Menurutnya, hal itu akan membantu dalam penyampaian kebijakan apa saja yang harus dilakukan dalam masa pelonggaran. Dengan bantuan tokoh non formal, menurutnya dapat membantu menyampaikannya kepada masyarakat dengan baik.

Jenderal bintang tiga ini pun menegaskan, proses sosialisasi yang tak disertai dengan simulasi pelonggaran PSBB tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Maka dari itu, menurut Doni keduanya perlu dilakukan secara bersamaan.

BACA JUGA: Ini Alasan Bupati Tangerang Buka Masjid Ketimbang Mall

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah kerjanya agar siap melaksanakan tatanan baru pelayanan menuju konsep normal baru. 

“Kita harus melakukan penyesuaian pelayanan ditengah pandemi COVID-19. Pelayanan harus berjalan, tetapi mengikuti protokol kesehatan,” kata Tatu di Serang, Jumat (05/06). 

Menurut Tatu, pandemi COVID-19 belum diketahui kapan berakhir, namun pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti.

“Memang sejak awal, Kabupaten Serang tidak menutup total pelayanan, kita hanya memberlakukan protokol covid. Insya Allah, masuk tahapan normal baru, Pemkab Serang bisa mengikuti,” ujar Tatu.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Tangerang menerapkan kebijakan/aturan SIKM bagi setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang akan memasuki wilayah Kabupaten Tangerang wajib menunjukkan surat izin masuk ke Kabupaten Tangerang.

BACA JUGA: Longsornya TPA Cipeucang Harus Ada Yang Bertanggung Jawab

Dasar hukum melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang.

Surat izin masuk ke Kabupaten Tangerang tidak berlaku bagi, orang yang memiliki KTP-el Jabodetabek; orang asing yang memiliki KTP-el izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek.

Serta pimpinan lembaga tinggi negara, korps perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, anggota TNI dan Kepolisian, petugas jalan tol, petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk tenaga medis.

Selain itu, petugas pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah, pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang, pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan.

Juga pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping, dan setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki surat izin masuk ke Kabupaten Tangerang. (EDY/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek