SERANG - Warga Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak meminta Sunda Wiwitan dicantumkan di kolom agama pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah belum mengakui Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan masyarakat Baduy. Sebelumnya, kata dia, sejak 1970 sampai 2010 kepercayaan Sunda Wiwitan tertulis pada KTP.

"Permintaan e-KTP itu dengan alasan masyarakat Baduy memiliki agama Sunda Wiwitan," kata Saidja, tetua Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

Saidja meminta pemerintah daerah memperjuangkan status Sunda Wiwitan yang dianut warga Baduy dan masyarakat Baduy sendiri sudah mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Kami bingung dengan Undang-Undang yang tidak mencantumkan kepercayaan Sunda Wiwitan pada e-KTP," ujar dia dihadapan GUbernur Banten Rano Karno beserta jajaran pemerintah Provinsi Banten pada puncak Seba Baduy 2016 di Museium Banten, Sabtu (14/05) malam.

Saidja menandaskan, 11.350 warga Baduy akan berjuang terus hingga Sunda Wiwitan dicantumkan pada e-KTP. Sekitar 4.500 jiwa warga Baduy sudah direkam data dirinya oleh pihak kecamatan, tetapi kolom agama masih kosong.

"Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan masyarakat Baduy," harap dia.

Sementara Gubernur Banten Rano Karno janji akan memperjuangkan warga Baduy untuk mendapatkan haknya yang sama dengan warga Banten pada umumnya, mencantumkan Agama dalam kolom e-KTP.

“Saya akan perjuangkan keinginan masyarakat Baduy untuk mendapatkan kolom Agama didalam e-KTP, akan tetapi prosedurnya ini ada di Kemendagri bukan kewenangan Pemprov Banten,” kata Rano.

Rano juga berharap Kementerian Dalam Negeri bisa mengakomodir keinginan masyarakat Baduy tersebut. “Saya akan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk secepatnya untuk mengakomodir keinginan dari bapak-bapak (masyarakat Baduy), mudah-mudahan Kemendagri bisa merealisasikannya dalam waktu dekat,” ujar Rano. (SAN/ZIE)