Lapsus
Jumat 19 Juli 2019 10:39
Walikota Tangerang Arief Wismansyah dalam kesempatan bersama Dandim 0506 dan Kapolres Metro Tangerang. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG – Perseteruan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang panas dan menjadi buah bibir publik. Kini menemui titik akhir, keduanya telah sepakat melakukan rekonsiliasi alias perdamaian guna memulihkan hubungan.

Setelah kedua kubu saling bersiteru hampir sepekan akhirnya sepakat mencabut laporan [pengaduan] masing-masing di kepolisian. Menteri hukum melalui Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang dipertemukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rangka mediasi, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/07).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo memastikan dua pihak sudah berdamai, untuk selanjutnya dibahas konflik lahan ini selama tiga hari ke depan di Kantor Gubernur Banten.

"Semuanya sudah clear, yang mana penyesuaiannya akan pula difasilitasi Bapak Gubernur Banten," kata Hadi yang pimpin rapat mediasi tersebut.

Hadi menyampaikan sengketa ini terjadi karena kesalahpahaman dua pihak. Untuk mencegah terulang kembali, Kemendagri akan memfasilitasi serah terima lahan dari Kemenkumham ke Pemkot Tangerang secara resmi.

Terkait permasalahan IMB Politeknik milik Kemenkumham, menurut Hadi, hal itu akan diselesaikan dengan bantuan Gubernur Banten dalam jangka waktu tiga hari kedepan.

Baca Juga: Walikota Tangerang Pemberani Tapi Bisa Dimakzulkan

Dikesempatan yang sama, Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan ia tak bermaksud memidanakan Yasonna. Ia hanya meminta kepolisian untuk memperjelas duduk perkara sengketa ini.

"Saya hormat dengan beliau, kan beliau juga orang tua. Kemarin ketemu di ratas, saya cium tangan," ucap Arief. "Ya segera, habis ini saya telepon. Saya suruh cabut (laporan ke kepolisian)," sambungnya.

Diketahui sebelumnya Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham sempat berseteru soal izin lahan hingga membuat kedua pihak saling melaporkan ke polisi.

Sementara Ketua DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, meminta kepada kedua belah pihak untuk segera menyelesaikan persoalan sengketa lahan/asset Kemenkumham tersebut.

“Segera selesaikan, koordinasikan musyawarahkan. Buat kebijakan kedepan terkait tanah/lahan Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang. Sebentar lagi 17 Agustus, Merdeka!,” kata Tengku melalui pesan singkatnya kepada BantenExpres. (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek