Nasional
Selasa 08 September 2020 13:54
Ilustrasi - FORKOPIMDA Kota Tangerang membagikan masker kepada warga guna menekan penyebaran Covid-19. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES - Pandemi virus corona alias Covid-19 di Indonesia yang telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan sejak Maret lalu, belum jua menunjukkan tanda bakal berakhir. Kasus positif justru semakin menanjak sejak Agustus lalu. Kasus konfirmasi positif Covid-19 di tanah ari, bahkan hampir mencapai 200 ribu pada awal September ini.

Dalam merespons penambahan kasus itu, pemerintah beberapa kali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga menggaungkan emergency brake atau rem darurat.

"Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tapi ekonomi menjadi sangat terganggu. Gas dan rem ini yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, wali kota, untuk ada balance," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (25/06) lalu.

Menurut Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono, kondisi injak rem darurat yang disebutkan Pemerintah belum memiliki definisi yang konkret dan jelas.

"Tidak ada rem darurat, mereka [Pemerintah] tidak punya rem, tidak punya parameter. Kita tidak tahu kapan mau injak rem, atau rem mana yang mau diinjak, atau mungkin remnya sudah diinjak tapi blong. Kan tidak ada yang tahu kita," kata Pandu dilansir CNNIndonesia.com di Jakarta, Selasa (08/09).

Hal ini disebabkan karena fokus pengendalian pandemi di Indonesia dalam enam bulan belakangan, salah. Kegamangan Pemerintah dalam membuka keran sosial-ekonomi di tengah infeksi yang semakin masif menjadi langkah dilematis yang berimbas pada kenaikan kasus, menurut Pandu.

BACA JUGA: Ngeri! COVID-19 Meningkat PSBB Segera Berlaku Diseluruh Banten

Ia juga menyoroti kapasitas tes yang selama ini dilakukan pemerintah, yang menurutnya belum memenuhi standar pemeriksaan global. Jika sesuai kriteria Badan Kesehatan Dunia (WHO), maka idealnya dalam satu pekan, Indonesia melakukan tes sebanyak 267.700 per 1 juta penduduk.

Namun, data terakhir Satgas Covid-19 pada Senin (31/08), capaian testing Indonesia baru 46 persen dari target WHO. Indonesia baru mampu melakukan tes sebesar 125.434 per 1 juta penduduk dalam sepekan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga Kementerian tidak berjalan dengan seiring, sehingga menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak sinergis, dan berimplikasi pada ambiguitas sebuah kebijakan. Menurut Pandu, setiap Kementerian harus difungsikan untuk bekerja bersama sesuai sektor yang diemban.

"Tidak ada yang kerja di Pemerintah, makanya tidak beres, karena tidak punya rem. Dan Menteri-menterinya tidak ada yang bekerja, terutama Menkes," kata Pandu.

Oleh sebab itu, Pandu meminta Pemerintah untuk segera menghapus fungsi kerja Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan covid-19 yang dinilai simbolik. Dan kemudian menggantikan seluruh aktor pengendalian pandemi ini dengan orang Kemenkes yang dinilai paham terhadap sistem kesehatan. 

"Kalau satgas tidak bisa kerja, dibubarkan saja, kan ada menteri banyak. Jadi saat ini seolah-olah main tunggu-tungguan, Kementerian nunggu Satgas, dan sebaliknya," imbuhnya.  

Jika berkaca pada pengendalian pandemi negara lain, menurut Pandu mereka hanya fokus kepada pengendalian secara menyeluruh melalui surveillance atau aktivitas pemeriksaan, penelusuran kontak hingga penanganan dalam isolasi.

Selain itu, sosialisasi perilaku 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) harus diberlakukan dengan respons imbalan dan sanksi tegas yang selaras.

"Dikasih penghargaan, kalau pakai masker dikasih hadiah. Ini hukumannya main-main, ada disuruh masuk peti mati, orang malah ketawa-ketawa saja. Seharusnya denda besar, hukuman di luar relatif tinggi tapi masyarakatnya lebih patuh," jelasnya.

Akumulasi kasus konfirmasi positif hingga Senin (7/9) berjumlah 196.989 kasus. Akumulasi kasus dalam dua bulan terakhir yakni Juli-Agustus mencapai lebih dari 100 ribu kasus.

Total kasus positif pada Juli sebanyak 51.991 kasus, Agustus 66.420 kasus. Jika dijumlahkan, dalam dua bulan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia berjumlah 118.411.

Penambahan kasus ini juga berdampak pada meningkatnya angka kematian. Akumulasi kasus kematian selama enam bulan terakhir hingga Senin (7/9) berjumlah 8.130 kasus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran penanganan Covid-19. Kendati bersifat 'darurat', Jokowi menekankan bahwa seluruh belanja negara terkait penanganan Corona tetap harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. 

BACA JUGA: Ketua DPRD Minta Pemkot Tangerang Selesaikan Persoalan Warga Terdampak JORR

Seperti diketahui, pengelolaan keuangan negara selama masa pandemi berlandaskan Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangnan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut lantas berubah menjadi Undang-Undang pada Mei lalu.

Melalui aturan tersebut, pemerintah punya kewenangan untuk memanfaatkan anggaran secara cepat demi menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi. 

"Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (08/09). 

Presiden menjelaskan, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mengambil langkah serba cepat. Sejak awal pandemi melanda misalnya, pemerintah harus menjemput WNI yang masih tertahan di luar negeri, menyiapkan rumah sakit darurat, hingga mencukupi kebutuhan alat kesehatan. 

"Semua itu harus dilakukan secara extra ordinary, cara yang tidak seperti biasanya, tidak standar. Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit belit yang kita buat sendiri. Yang sudah waktunya harus kita rombak," katanya. 

Langkah 'extraordinary' di bidang ekonomi pun dilakukan pemerintah, seperti menyalurkan bantuan sosial baik tunai atau nontunai. Pemerintah, ujar Jokowi, harus segera mengungkit kembali daya beli masyarakat yang sempat terpukul. Apalagi jumlah pengangguran yang meningkat akibat ekonomi lesu. 

Namun, presiden menekankan juga bahwa penyederhanaan prosedur yang dilakukan selama pandemi tetap harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Ia tidak ingin, alasan serbacepat membuat jajarannya abai terhadap tata laksana keuangan yang baik. 

"Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara," kata presiden. (GUNG)

Diolah dari berbagai sumber

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek