Lapsus
Minggu 20 Desember 2020 18:24
Danau Situ Gede Babakan Kota Tangerang tengah dilakukan revitalisasi oleh Pemprov Banten. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Pemerintah Provinsi Banten tengah gencar mengurus situ dan danau yang tersebar di 8 Kota/Kabupaten se-Banten. Bahkan, saat ini pihak Pemprov Banten telah menggandeng lembaga anti rasuah alias KPK, dengan tujuanya yakni ikut andil dalam mengurus situ maupun danau.

Hal itu dilakukan demi mengembalikan fungsi situ, danau dan waduk dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 serta mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Banten.

Jumlah situ danau dan waduk yang tercatat sebagai asset milik pemerintah Provinsi Banten yakni 137, saat ini yang teridentifikasi 117 sementara 20 situ, danau dan waduk telah beralih fungsi serta baru ditemukan.

Ada tiga langkah yang dilakukan oleh Pemprov Banten diantaranya, melakukan pendaftaran dan pensertifikatan (sertifikasi) untuk legalitas kepemilikan yang jelas. Kedua, mengamankan asset situ danau dan waduk dengan cara pemasangan plang dan juga patok. Ketiga, rivitalisasi dan juga normalisasi untuk mengembalikan fungsinya.

Normalisasi dan Revitalisasi

Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang melakukan beberapa normalisasi dan revitalisasi tahap pertama situ, danau dan waduk salah satunya yakni danau di Cipondoh Jl KH Hasym Ashari, dan Situ Gede di Jl Jendral Sudirman, Babakan Kota Tangerang.

Anggaran yang diglontorkan untuk merivitalisasi dan normalisasi kedua  Situ dan Danau tersebut tidak sedikit. Untuk Situ Gede Pemprov mengucurkan anggaran sebesar Rp.4,8 miliar, sementara untuk danau Cipondoh sebesar Rp.8,6 miliar.

Kedua proyek normalisasi dan revitalisasi Situ dan Danau itu telah dikerjakan oleh PT Widya Pratama Perkasa, dan PT Karya Dwi Sakti dengan kalender pengerjaan 30 hari kerja terhitung semenjak kontrak kerja pada tanggal 13 November 2020.

Urgensi Situ


Kota Tangerang merupakan sebuah kota Seribu Industri dan Sejuta Jasa, banyak harapan-harapan yang ditorehkan oleh masyarakat yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang, terhadap para pemimpinnya, baik yang ada parlemen maupun kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

Bagi masyarakat Kota Tangerang WH sudah tidak asing lagi. Karena WH merupakan walikota dua periode di Kota Tangerang. Namun, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang merasa di anak tirikan oleh mantan Walikota Tangerang dua periode yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Banten.

Agus Ginanjar merupakan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Periuk, menyanyangkan atas kebijakan yang telah dibuat oleh Gubernur Provinsi Banten yaitu dengan melakukan normalisasi dan revitalisasi Danau Cipondoh dan Situ Gede.

Padahal, menurut aktivis senior di Kota Tangerang itu, justru, yang sangat urgent situ yang setiap tahunnya memiliki dampak negative (baca-banjir) luar biasa terhadap masyarakat Periuk yakni Situ Bulakan.

Menurutnya, dari tahun ke tahun setiap musim penghujan tiba ratusan rumah masyarakat yang ada di sekitaran Situ tersebut terendam banjir. Hal itu terjadi lantaran ketinggian sungai buangan air dari danau situ Bulakan dengan rumah warga hampir sama.

“Tidak hanya itu saja persoalan yang ada disini, mulai dari Situ Bulakan maupun sungai pembuangan yang saat ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga luapan air dari Situ Bulakan itu masuk ke rumah warga, seperti di Perumahan Total Persada dan sekitarnya,” kata Agus saat berbincang dengan BantenExpres baru-baru ini.

Masih kata Agus, pada saat Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), mengeluarkan sebuah kebijakan didasari atas kepentingan maupun kebutuhan masyarakat. Kenapa yang didahulukan untuk normalisasi serta revitalisasi hanya Danau Cipondoh dan Situ Gede saja?, tanya dia.

"Tapi kebijakan itu tidak berpihak terhadap Situ Bulakan yang dari tahun ke tahun masyarakat sekitar mengalami penderitaan. Saya sangat sayangkan kenapa Situ Bulakan tidak menjadi prioritas utama. Sebenarnya ada apa dengan situ Bulakan di Periuk itu?" kesal dia.

“Saya dan masyarakat disini tidak berharap dikasih uang. Yang kita harapkan yakni kebijakan terkait dengan normalisasi dan revitalisasi Situ Bulakan,” ucap Agus menegaskan.

Pemprov

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Mochammad Tranggono menerangkan saat ini Pemprov Banten sedang menata situ/danau yang ada di Banten.

"Sekarang ini pemerintah punya perhatian terkait dengan keberadaan Situ. Kita didukung oleh KPK, bagaimana kita menyelamatkan situ. Bagaimana situ itu secara prinsip tidak berkurang luasanya," jelas Tranggono.

"Apa yang kita lakukan? Kita mengelola ekologi, mengelola lingkungan dan sertifikasi serta optimalisasi terhadap situ-situ tersebut," tambah dia kepada wartawan seusai dialog publik di Banksasuci beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Pemprov Banten merevitalisasi kedua situ tersebut mulai tahap I, dengan membangun jogging track. Pelaksanaan proyek dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten tahun Anggaran APBD 2020. (MAN/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek