

BANTENEXPRES - Ribuan kepala desa se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/01). Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.
Para kepala desa ini meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menemui langsung massa kepala desa. Ia bersama Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas.
Mereka berdua berdiri di atas mobil komando. Pihaknya menjanjikan audiensi perwakilan massa aksi dengan Baleg DPR siang nanti. "Baleg nanti siang, kawan-kawan ditunggu," kata Dasco lewat pengeras suara.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi tuntutan para kepala desa.
"Mengapresiasi aspirasi para kepala desa yang menghendaki perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dasar pertimbangannya, proses pemilihan kepala desa dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial yang dalam beberapa kasus memuncak secara eksesif," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/01).
Said mengatakan pilkades dengan masa jabatan 6 tahun kerap menimbulkan pembelahan sosial yang berlangsung cukup lama. Hal ini, katanya, memudahkan pembelahan sosial yang belum kunjung pulih karena waktu jabatan yang dinilai singkat.
"Saya mendukung aspirasi kepala desa untuk direvisi dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades," beber dia.
Menurutnya, sesuai Undang-Undang Desa, pelaksanaan pilkades dilakukan secara serentak menimbulkan beban penganggaran yang cukup besar. Dengan mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, katanya, akan semakin meringankan pemda dalam menjalankan fungsi anggaran untuk pemilihan kepala desa.
"Dukungan saya atas perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu, tanpa terganggu segera memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi berikutnya di pilkades karena singkatnya masa jabatan," kata dia.
"Sehingga kepala desa terpilih bisa lebih fokus bekerja merealisasikan janji janji kampanyenya," sambungnya. Lebih lanjut, dia mengatakan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus mengikuti masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
(GUNG)
- Undang-Undang Pemilu: Perangkat Desa Tak Netral Terancam Pidana
- Kritik Tajam Diaspora Indonesia Terhadap Kondisi Hukum dan Politik di Tanah Air
- LASQI Nusantara Jaya Gelar Pemilihan Duta Qasidah Tingkat Nasional
- Rapat Paripurna Anggota DPR Ramai-ramai Pakai Syal Palestina
- Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia, Jokowi: Miring-miring Saya Ganti
- Anies: Negara ini Milik Rakyat Indonesia bukan Milik Keluarga
- Komisi VIII DPR RI Ajak Santri Jadi Agen Perdamaian Pilpres 2024