Hukum_Kriminal
Rabu 10 April 2019 23:51
Polri ingatkan masyarakat jangan sebarkan berita bohong alias hokas. (FOTO: NET-Ilustrasi)
\"Share

BANTENEXPRES - Sepekan lagi, rakyat Indonesia akan menentukan pemimpinnya yang baru. Namun, kerap berita-berita bohong alias hoaks masih mengancam jelang pemilihan umum yang bakal digelar 17 April nanti.

Belum tuntas hoaks server Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, penyelenggara pemilu itu lagi-lagi dicecar berita tentang hasil penghitungan Pilpres 2019 pada TPS di luar negeri, yang beredar melalui pesan whatsapp. Kabar ini pun seketika membuat gaduh.

Namun belakangan, informasi tersebut terbilang palsu. Sebab, KPU nyatanya belum melakukan penghitungan suara terhadap pemilu yang memang awal dilaksanakan untuk WNI yang berdomisili di luar negeri.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lantas memprediksi bahwa berita-berita yang meresahkan serupa akan terus bermunculan jelang Pemilu mendatang. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan adanya metode penyebaran berita bohong lainnya.

Yakni seperti penyebaran pesan singkat melalui peralatan broadcasting yang dapat diterima oleh siapa saja di suatu daerah tertentu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo untuk itu mengingatkan masyarakat, bahwa meneruskan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara setinggi-tinggi selama sepuluh tahun.

“Bilamana yang disebarkan mengandung ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), akan dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun,” tegas Brigjen Dedi, di Jakarta seperti dilansir laman Jawapos, Rabu (10/04). (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek