Hukum_Kriminal
Minggu 29 Desember 2019 07:43
Aksi Forum Wartawan Tangerang kecam tindak kekerasan terhadap wartawan di depan Mapolres Metro Tangerang Kota. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES - Kekerasan terhadap wartawan [jurnalis] tercatat masih kerap terjadi di sepanjang tahun 2019. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyebut kekerasan dilakukan oleh aparat negara, organisasi massa, dan masyarakat.

Kekerasan tidak hanya berupa fisik seperti penganiayaan atau pemukulan, tetapi juga teror. Ketua Umum PWI Atal S Depari menyebut kasus wartawan di Aceh menjadi salah satu contoh kekerasan terhadap jurnalis.

"Rumahnya dibakar orang tak dikenal, sebagian kantor PWI Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, juga sempat dibakar, dan kantor redaksi sebuah harian di Bogor, Jawa Barat, diserbu simpatisan partai politik tertentu," kata Atal dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (28/12).

Penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan wartawan juga belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers nomor 2/DP/MOU/2/2017-II-2017 yang ditandatangani pada 9 Februari 2017, menurut dia. 

BACA JUGA: FORWAT Kecam Tindakan Represif Aparat Terhadap Jurnalis

Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf C UU Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Pertimbangan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dengan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam MoU Kapolri dan Ketua Dewan Pers di antaranya disebutkan, apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan Pers maka penyelesaian mendahulukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.

Di samping itu, apabila Polri  menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers dalam proses penyelidikan dan penyidik berkonsultasi dengan Dewan Pers. 

"Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pers tidak semuanya diproses sesuai UU Pers dan MoU tersebut," ucapnya.

Dia menjelaskan, di sejumlah daerah, polisi sebagai penerima pengaduan masyarakat atas pemberitaan, langsung memproses menggunakan UU non Pers, misalnya UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek