Lapsus
Jumat 24 Januari 2020 08:45
Gubernur Banten Wahidin Halim dala kesempatan memberikan keterangan pada awak media. (BantenExpres | Muhtadi)
\"Share

SERANG - Menyusul adanya rencana penghapusan pegawai honorer selain PNS dan P3K di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan akan tetap mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten.

Gubernur justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri,” cetus eks anggota DPR-RI ini kepada wartawan, di Serang, Kamis (23/01).

“Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK-nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” kembali Gubernur menegaskan.

BACA JUGA: Sah! Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Tenaga Honorer

Bahkan, ia mengaku tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer.

Ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD kita [Banten] masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat, sambung dia.

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan?,” ucap WH sapaan akrab orang nomor satu di tanah jawara ini.

Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan.

BACA JUGA: Guberur Banten Perintahkan Anak Buahnya Sikat Penambangan Emas Ilegal

Gubernur menambahkan para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. “Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” tandas Wali Kota Tangerang dua periode ini dalam keteranganya.

Sebagai informasi, di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai/tenaga honorer, sebanyak 6.326 orang bekerja dilingkungan Pemprov dan sisanya bekerja sebagai Guru di SMK dan SMA.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan secara bertahap menghapus jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Nantinya, status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya ada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK. (MUH/RHMT)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek