BANTENEXPRES - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan agar tidak menggunakan strategi polarisasi di Pemilu 2024. Namun demikian, kata dia, indikasi polarisasi ini sudah mulai muncul saat ini melalui penggunaan politik identitas.

Hal itu disampaikan Kyai Ma'ruf saat menjadi pembicara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St Regis Jakarta, Senin (13/03).

"Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi," kata Ma'ruf.

Karena itu, Ma'ruf meminta agar polarisasi menggunakan politik identitas di rumah ibadah, lembaga pendidikan dan simbol-simbol keagamaan ini segera dicegah. Menurut Ma'ruf, hal ini penting agar tidak semakin berlanjut dan memecah belah masyarakat.

"Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye, pesantren-pesantren, nanti pembelahan bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi," tuturnya.

Lantas ia mengingatkan untuk tidak mengulang pengalaman buruk pada Pemilu 2019 lalu dimana politik identitas mengemuka dan menyebabkan pembelahan di masyarakat.

Karena itu, ia meminta narasi tidak menggunakan politik identitas ini terus didorong dalam setiap kesempatan kepada partai politik maupun peserta Pemilu.

Ma'ruf pun mengapresiasi penyelenggaraan Dialog kebangsaan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengantisipasi ujian tersebut agar jangan sampai terulang.

"Karena itu sejak jauh-jauh hari seperti acara dialog kebangsaan seperti ini, kemudian juga tentu sosialisasi, terus dilakukan supaya tidak terulang, dan diingatkan terus tidak menggunakan politik identitas," tegasnya.

Selain itu, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa pengalaman mengajarkan, momen pelaksanaan Pemilu merupakan saat dimana persatuan bangsa diuji. Masyarakat berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik.

Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat.

"Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas," demikian kata orang nomor dua di Republik Indonesia.

Pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar BNPT ini dihadiri, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Mendagri Tito Karnavian, Jimmy Asshiddiqie Praktisi Hukum dan Politik.

(GUNG/ZIE)