Ekonomi
Kamis 01 OKtober 2020 11:37
Aliansi Buruh Banten Bersatu siap aksi mogok nasional, tolak Omnibus Law. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus disuarakan buruh. Bahkan, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu menyerukan aksi mogok kerja secara nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 mendatang. 

Mereka satu suara bahwa RUU itu bisa membikin nelangsa buruh dan yang untung hanya kalangan pemilik modal perusahaan dan asing.

Ketua DPW FSPMI Provinsi Banten Tukimin, menuturkan ada beberapa poin dalam RUU itu yang mengancam nasib buruh.

“Antara lain, cuti hamil bagi perempuan akan hilang. Ini jelas akan merugikan kaum buruh wanita, kemudian tenaga kerja asing gampang masuk ke Indonesia. Perusahaan diizinkan beri upah buruh dibawah upah minimum,” jelas Tukimin dalam Konfrensi Pers di Markas FSPMI Jatiuwung, Kota Tangerang, Rabu (30/09) malam.

Perusahaan menggantungkan nasib buruh dengan kontrak kerja yang tak jelas, sambung Tukimin. Sehingga katanya, tidak ada lagi jaminan bagi buruh untuk bisa hidup sejahtera, karena semuanya dipukul rata dengan metode outsourching

BACA JUGA: Gubernur Banten Siapkan 1 Hektare Pemakaman Korban Corona

"Alasan pemerintah ingin buru-buru mengesahkan RUU ini sebagai cara menarik investasi guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, yang diinjak adalah kami, buruh," cetusnya.

Terkait kemudahan TKA bekerja di Indonesia, dia menuturkan, buruh lokal bakal sulit bersaing karena ketimpangan kualitas.

"Sekarang, TKA mau dibiarin masuk, sementara saat ini saja angka penganguran saja masih tinggi, ini kan aneh pemerintah," tegasnya. 

Tentang upah buruh yang di bawah minimum, karena dibayar per jam, menurut dia, hanya akan menjebak buruh untuk hidup dalam garis kemiskinan.

"Soal upah yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan saja, perusahaan masih banyak melanggar. Sekarang mau diganti jadi upah per jam," tuturnya.

Kini, draf RUU yang diinisiasi pemerintah siap diserahkan ke DPR untuk kemudian dibahas, sebelum akhirnya layak disahkan atau dibatalkan. 

BACA JUGA: Uang Orang Miskin Diembat, Aktivis Desak Ketua TKSK Kecamatan Periuk Dipecat

Pihaknya memastikan, Aliansi Buruh Banten Bersatu akan mengadakan aksi mogok nasioal, mulai 6-8 Oktober mendatang. Tidak ada aktifitas produksi dengan alasan apapun dan siap dengan konsekuensi yang akan terjadi.

“Kami Aliansi Buruh Banten, FSMPI, KASBI, ALTAR, KSPSI, KABUT, KASBI dan lainnya, dengan ini menyatakan sikap akan melakukan aksi mogok nasional, yakni dari tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020,” tegas Tukimin.

“Apapun konsekuensinya, kami akan mogok kerja nasional, demi kaum buruh yang lebih sejahtera lagi. Selamatkan nasib buruh, kami tolak Omnibus Law!,” demikian Tukimin. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek