Lapsus
Kamis 21 Januari 2021 20:16
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim Andika Hazrumy. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/kep.8-Huk/2021 tentang Perpanjangan tahap kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di tanah jawara Banten memberikan pertanyaan besar, kebijakan apa yang akan diambil oleh Gubernur/Wakil Gubernur Banten WH-Andika untuk mengurai dampaknya?.

"Menurut kami tidak ada kebijakan yang untuk menanggani dampak akibat penerapan PSBB/PPKM, UMKM tumbang pengangguran naik tajam. Lalu apa yang sudah diperbuat oleh Gubernur dan wakil Gubernur, semua masyarakat menjerit, bantuan tidak tepat sasaran, data kacau," kata Ahmad Priatna Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH).

Dengan kembali diterapkan PSBB hanya memperlemah kondisi ekonomi mereka saja sebab secara otomatis berdampak signifikan terhadap  penghasilan yang mereka dapatkan, sambungnya.

"Penanganan Covid-19 bukan hanya tentang penanganan kesehatan saja, seperti yang kita ketahui bahwa ada tiga program prioritas penanganan covid-19 yaitu: penanganan kesehatan, prioritas dampak ekonomi dan prioritas penyediaan sosial safety net," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya di Tangerang, Kamis (21/01).

Akan tumpang tindih sepertinya, lanjut dia, di satu sisi pemerintah memberikan modal usaha bagi UMKM dalam rangka stabilisasi ekonomi tapi disisi lain pemerintah membatasi ruang gerak mereka dengan terus menerapkan PSBB.

Tidak selaras antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya ada sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dan jangan terkesan kebijakan yang dilakukan hanya menghamburkan anggaran saja, menurut dia lagi.

"Seharusnya Pemprov Banten memiliki inisiatif lebih dari sekedar PSBB, toh selama ini Pemprov Banten tidak menjelaskan apakah PSBB dari tahap satu sampai lima berpengaruh terhadap penekakan angka penyebaran virus covid-19 di Banten?. Sebab, selama ini dalam website resmi Pemprov Banten malah setiap bulan mengalami lonjakan angka penyebaran covid-19 di Provinsi Banten," tutur Ahmad.

"Kami menduga bahwa penerapan PSBB tidak melalui analisis dan kajian yang matang hanya melanjutkan trend daerah-daerah lainnya. Namun, minim inisiatif justru membenturkan masyarakat. Jelas bahwa memang WH-Andika gagal total karena nol besar soal penanganan dampak Covid-19 di Banten," demikian Ahmad Priatna.

Pemprov Banten

Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Banten, M Nawa Said Dimyati, mengatakan telah banyak yang sudah dilakukan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam penanganan coronavirus alias Covid-19.

"Dalam pencegahan dan pengendalian pemaparan Covid-19 di Banten, ada 3 hal yang di lakukan oleh Pemprov. Pertama yaitu dengan memperbanyak testing, mempercepat tracing dan menyiapkan ruang ICU dan HCU untuk pasien Covid 19," ungkapnya.

"Kedua, memberikan bantuan terhadap warga terdampak, berupa uang tunai Rp.600 ribu/KK untuk 421 ribu kepala keluarga di tahun 2020 dan menggalakkan upaya sadar masyarakat akan nikmat sehat, yaitu 3 M," kata politisi partai Demokrat ini melalui pesan singkatnya kepada BantenExpres, Kamis (21/01).

Sebagai informasi, Pemprov Banten pada Tahun Anggaran APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 telah menganggarkan dengan total dana sebesar Rp. 2,134 triliun hasil dari refocusing tahap ketiga.

Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp. 266,9 miliar. Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 245,5 miliar, sedangkan untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp. 1.182 triliun.


Sumber dana tersebut berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) dan dari Rekening Pembiayaan (Silpa BLUD) RSUD Banten. Juga Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. (MAN/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek