Hukum_Kriminal
Sabtu 26 September 2020 13:07
Ilustrasi - Penggelapan dana bantuan sosial bisa dipidana. (FOTO: NET | Istimewa)
\"Share

TANGERANG – Para aktivis yang konsern dalam pemberantasan korupsi mendesak Pemerintah dan Dinas Sosial Kota Tangerang untuk menonaktifkan dan memecat oknum Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kecamatan Periuk Kota Tangerang, atas dugaan penyelewengan dana bantuan soial milik keluarga penerima manfaat pada program PKH Kementerian Sosial.

Sebelumnya diketahui, dua Lembaga Swadaya Masyarakat telah melaporkan oknum Ketua TKSK Kecamatan Periuk ke aparat penegak hukum, yakni Polres Metro Tangerang Kota dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth), Ahmad Priatna, menegaskan jika kasus tersebut dibiarkan maka akan terjadi kasus yang sama dikemudian hari.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk segera menonaktifkan dan memberikan sanksi serta menindak tegas oknum Ketua TKSK Kecamatan Periuk Kota Tangerang yang berinisial RHMT.

"Kalau ini dibiarkan akan terjadi kasus yang sama," cetus Ahmad Priatna saat dihubungi wartawan di Tangerang, Jumat (25/09).

"Ya kalau bisa diberikan sanksi administratif ataupun selama kasus ini berjalan dan sudah dilaporkan ke kepolisian. Ya dinonaktifkan," tambah dia.

BACA JUGA: Polres Metro Tangerang Tindak Lanjuti Penyelidikan Dugaan Manipulasi PKH

Kata dia, Pemkot Tangerang dalam hal ini Dinsos Kota Tangerang tidak boleh menutup mata atas tindakan yang dilakukan oknum TKSK tersebut. Ia juga meminta pihak kepolisian memberi tindakan nyata.

"Ditindak tegas agar dia (oknum -red) secara pribadi tidak mengulangi. Kalau memang itu terbukti, ya harus dipecat dan proses hukum berjalan dan harus dipenjara," tegasnya.

Hal senada ditegaskan Ricardo Kurniawan, Koordinator GARUK KKN, menurutnya oknum Ketua TKSK Kecamatan Periuk Kota Tangerang harus dipecat karena sudah masuk ranah hukum atas dugaan penggelapan.

“Karena ini sudah masuk ranah hukum, Dinas Sosial Kota Tangerang atau pun pihak-pihak terkait seperti Kementerian Sosial harus segera mengambil tindakan nyata, pecat oknum Ketua TKSK itu. Jangan sampai ini juga menjadi preseden buruk di Kota Tangerang,” ujar Rico kepada BantenExpres, Jumat (25/09).

“Pemerintah serta DPRD Kota Tangerang harus mengontrol kasus ini. Camat setempat juga jangan tinggal diam, kalau ada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan penyelewengan dana bansos jangan kasih ampun,” kata Rico yang diketahui sebagai pelapor atas kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Warta Supriyatna, menegaskan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) harus di penjarakan agar ada efek jera.

“Ini tidak bisa dibiarkan, orang-orang (oknum -red) itu harus di penjarakan, dipenjarakan!,” tegas Warta kepada BantenExpres, beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Kota Tangerang.

Karena menurut politisi PDI Perjuangan ini, secara hukum penyelewengan bagian dari korupsi, korupsi adalah bentuk kejahatan. “Dan pelakunya harus ditindak, dihukum,” ujar dia.

BACA JUGA: 20 OKP Dorong Eeng Jadi Ketua KNPI Banten 2021-2024

Diketahui, RHMT merupakan Ketua TKSK Kecamtan Periuk Kota Tangerang telah dilaporkan ke penegak hukum atas dugaan penyelewengan dana bantuan sosial, pada program PKH milik keluarga penerima manfaat di wilayah tersebut sebelum kurun waktu 2020.

Nur Asiyah (50) salah satu korban warga Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk kehilangan saldonya di rekening BNI telah diperiksa penyidik Polres Metro Tangerang Kota, pada bulan lalu. Kepada penyidik, ia menceritakan kronologis hilangnya saldo dana PKH di rekening BNI terjadi antara kurun waktu tahun 2018-2019 sebesar Rp.5,5 juta.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji, menudukung langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) PKH tersebut.

“Sudah bagus polisi mengusut tuntas kasus penyelewengan bansos PKH ini. Tindak tegas agar ada efek jera. Kasihan kalau masyarakat miskin penerima bansos masih juga diembat haknya,” ujar politisi asal PKS ini kepada BantenExpres, beberapa waktu lalu ditemui di kantornya.

Sebagai informasi, Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat [KPM]. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia melalui Kemensos-RI telah melaksanakan PKH. (EDY/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek