Lapsus
Jumat 18 Desember 2020 11:09
Warga Benda korban gusuran Tol JORR-II JKC menemui Pimpinan DPRD Kota Tangerang, Rabu (16/12). (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto siap mengawal persoalan warga Kampung Baru dan pemerintah pusat terkait pembebasan lahan dampak pembangunan proyek tol JORR II di Kecamatan Benda Kota Tangerang.

Hal itu dilakukan untuk melancarkan semua proyek nasional yang sedang berjalan di Kota Tangerang. Pihaknya pun mengaku dukung pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Kita berharap mediasi secara kekeluargaan, manusiawi, sehingga ini bisa clear," kata Turidi saat berbincang dengan awak media ini, diruanganya kantor DPRD Kota Tangerang, Rabu (16/12) petang kemarin.

Politisi Partai Gerindra ini juga berjanji akan berupaya menuntaskan persoalan warga bersama Anggota Komisi III DPR RI Rano Alfath, dengan mencari solusi agar situasi yang terjadi di lapangan kondusif.

"Kita sudah memanggil perwakilan warga, BPN, JKC, dan Kementerian PUPR saat mediasi di kantor DPRD Kota Tangerang hari ini," jelas Turidi.

Ia berharap persoalan ganti pembebasan lahan yang saat ini dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dapat segera selesai.

Menurutnya, gugatan yang dilayangkan warga terkait tidak sesuainya harga pembebasan lahan bisa menemukan titik temu secepatnya.

"Sebenarnya kita sudah membentuk dan membuat materi gugatan dan alhamdulilah pengadilan memberikan sloting untuk mediasi antara penggugat dan tergugat. Dan memang ini masih belum ada titik temunya. Tapi kita berharap secepatnya ada titik temu," tuturnya.

Pihaknya (DPRD) juga ingin diadakan tim apresial baru, karena nilai yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai kompensasi dinilai tak adil.

"Harapannya adalah solusi. Karena kalau melihat dari segi rupiah kan itu harga 3-4 tahun lalu Rp2,6 juta. Pasti di 2020 ada perubahan, berharap seperti itu," ucapnya.

"Kita berharap ada apresial bersama yang disepakati kedua belah pihak sehingga harganya jelas," tegasnya.

Sementara, disinggung bagaimana sikap Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang tidak mau menemui warga korban gusuran Jalan Tol JORR-II JKC saat melakukan aksi, menurut Turidi itu hak preogratif Walikota.

"Kita tetap mengajak kepada warga itu untuk memahami persoalan, bahwa ini adalah kebijakan pusat. Kalau Walikota Tangerang saya tidak bisa komen Walikota. Yang pasti kita, DPRD sudah memfasilitasi," kata Turidi.

Kenapa Walikota Tangerang tidak bisa menemui warga korban gusuran, sementara mereka juga warga Kota Tangerang?.

"Sekali lagi itu hak preogratif Walikota. Kita tidak bisa mencampuri urusan esksekutif, hak merekalah. Kita tidak bisa ikut campur urusan sebelah. Mungkin pak Wali punya pertimbangan lain, yang pasti kita DPRD terus memfasilitasi," demikian Wakil Pimpinan DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto.

Diketahui, warga korban gusuran Jalan Tol JORT-II asal Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang selama dua hari melakukan aksi di Kantor Walikota Tangerang bahkan nyaris masuk ke ruang Walikota.

Dengan bercucur air mata, massa yang di dominasi emak-emak itu meminta Walikota Tangerang untuk menemui mereka dan mau mendengarkan segala keluhan dan keresahan akibat adanya penggusuran tersebut. Namun, sang Walikota tak jua hadir di tengah-tengah mereka.

Hingga pada hari Kamis (17/12) sebagian warga gusuran menyetop proyek pembangunan jalan tol tersebut. Dan hampir berujung kisruh. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek