Lapsus
Kamis 18 Juli 2019 12:16
Walikota Tangerang Arief Wismansyah dalam kesempatan dengan awak media. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG – Perseteruan antara Walikota Tangerang dengan Menkumham Yasonna Laoly sudah menjadi konsumsi publik hingga tokoh nasional ambil komentar. Kedua lembaga ini pun saling lapor ke kepolisian.

Bermula dari Menteri Yasonna Laoly menyindir Pemkot Tangerang karena sulit mendapatkan izin pada saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM, (09/07) lalu. Walikota Tangerang Arief Wiesmansyah tidak terima dan balik menyerang Kementerian Hukum dan HAM.

Kemenkumham kemudian melaporkan Pemkot Tangerang atas dugaan penyalahgunaan atau penyerobotan lahan ke kepolisian. Laporan tersebut dilayangkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono pada Selasa (16/07).

Tak mau kalah dengan Kemenkumham, sang Walikota Arif Wismansyah pun melakukan langkah yang sama, melaporkan balik Kemenkumham ke Polres Metro Tangerang Kota, kemarin dengan dalih Kemenkum HAM melanggar RT/RW.

Akibat perseteruan yang makin meruncing ini, para tokoh lembaga negara seperti anggota BPIP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pun ikut berkomentar. Juga para pengamat dan pegiat.

Dalam cuitanya di Twitter @mohmahfudmd pada Selasa malam, mengomentari perseteruan tersebut. “Kemenkum HAM berselisih, saling lapor ke polisi dengan Walikota Tangerang karena penggunaan lahan utk bangunan pelayanan publik. Ini, kan soal administrasi pemerintahan. Mengapa merepotkan polisi se-akan2 pidana? Hrs-nya ditempuh penyelesaian internal, administratiefberoep,” cuit Mahfud menyarankan.

Sementara itu, Mendagri Tjahyo Kumolo akan memanggil Arief Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim, siang ini, Kamis (18/07). "Kami juga akan memanggil gubernur. Supaya ikut memberikan pembinaan," kata Tjahjo kepada awak media, di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/07).

[Tjahyo] Menteri asal PDI Perjuangan ini menyayangkan sikap Walikota Tangerang yang melakukan langkah secara sepihak apalagi sampai merugikan publik seperti pemutusan air dan listrik.

"Ini pelajaran buat saya juga, bahwa segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Sebagian kepala daerah juga harus berprasangka baik. Apalagi membuat kebijakan yang sifatnya emosional yang merugikan publik," Tjahjo menambahkan.

Langkah yang diambil oleh Walikota Tangerang Arief Wismansyah dengan memutus layanan publik di kompleks Kehakiman Pengayoman dan melaporkan balik Kemenkumham ke polisi dinilai warga Kota Tangerang sudah tepat.

“Saya kira langkah yang dilakukan Walikota Tangerang melaporkan balik Kemenkumham ke kepolisian sangat tepat dan berani. Walikota juga sudah pasti punya dasar yang jelas,” kata Saipul warga Pinang di Tangerang, Kamis (18/07).

Saipul yang juga dikenal sebagai aktivis di Tangerang Raya ini berpendapat, dengan adanya masalah [perseteruan] itu justru akan membuka ‘tabir’ atas lahan/asset milik Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang.

“Hikmah atas perseteruan ini akan membuka lahan/asset tanah milik Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang kepada publik. Ada berapa banyak dan mana saja yang sudah digunakan oleh Pemkot Tangerang, ini juga harus dibuka ke publik sebagai asas transparansi dan akuntabel,” ucap dia.

Sehingga, sambung dia, diharapkan kedepan tidak ada lagi polemik-polemik saling klaim lahan/asset yang sama-sama milik negara. “Jangan sampai lahan atau tanah milik negara disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk ladang bisnis. Kedua, dimana saja lahan/asset tanah milik Kemenkum HAM yang ada di Kota Tangerang yang diduga dibangun tanpa izin, ini pun harus dibuka,” pinta Saipul.

Menurut Saipul yang juga sebagai Sekjen Patron Kota Tangerang, beberapa lahan/tanah milik Kemenkumham yang dibangun Pemerintah Kota Tangerang diduga tanpa izin. Di lain pihak bangunan-bangunan tersebut menggunakan anggaran milik publik yang bersumber dari APBD.

“Bagaimana bisa membangun infarstruktur seperti gedung ditanah milik orang lain dengan menggunakan APBD?. Saya berharap ini pun harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini jadi masalah buat Pemkot Tangerang dan khususnya warga Kota Tangerang yang akan menelan pil pahit,” tandas Saipul.

Baca Juga: Disentil Menteri Wali Kota Tangerang Baper

Sementara itu, menurut Ahli Tata Negara Dr Jimmy Usfunan, mengatakan laporan Kemenkumham ke Polres Metro Tangerang terkait dugaan penyerobotan tanah oleh Walikota Tangerang dapat berakibat pada impeachment atau pemakzulan.

“Hal itu dapat terjadi, karena tindakan penyerobotan tanah diancam pidana penjara selama 4 tahun, sesuai Pasal 385 KUHP," kata Jimmy saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (17/07).

Apabila hal ini terjadi, kata dia, maka akan mengaktifkan ketentuan pemberhentian Kepala Daerah. Hal itu sesuai Pasal 78 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah. "Baik pemberhentian melalui pemakzulan atau pun tidak," ucapnya lagi.

Jimmy menjelaskan, setidaknya ada 3 alasan pemberhentian yang dapat ditujukan kepada Wali Kota Tangerang. Pertama, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Kedua, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat. Terakhir yaitu melakukan perbuatan tercela.

"Dari ketiga alasan ini, alasan pertama proses pemberhentian dilakukan dengan cara penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur setelah diumumkan dalam rapat paripurna. Sedangkan alasan kedua dan ketiga, akan dilakukan dengan mekanisme pemakzulan sesuai Pasal 80 UU Pemda, yakni DPRD menggunakan hak menyatakan pendapatnya diteruskan kepada Mahkamah Agung, jika dikabulkan, akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri," papar Jimmy.

Dalam kesempatan lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuding Walikota Tangerang Arief Wismansyah telah bertindak arogan. "Mematikan lampu penerangan jalan umum dan menjadikan kompleks Kemenkumham sebagai tempat pembuangan sampah adalah tindakan arogansi dari Pemkot Tangerang," ujar Menteri saat berada di Kantor Gubernur DIY, Rabu (17/07).

Menurut Yasonna, tindakan itu telah menghilangkan hak publik warga negara Indonesia. Warga telah yang membayar listrik penerangan jalan melalui pajak dan dibayarkan oleh Kementerian. Demikian juga menjadikan tempat pembuangan sampah. Kondisi itu membuat masyarakat tidak nyaman.

“Pemkot Tangerang melupakan tugasnya sebagai pelayan publik. Pemkot, terutama Wali Kota, tidak menjalankan tugas dan tangungjawabnya,” cetus Menteri asal PDI Perjuangan ini. 

Terpisah, adapun terkait Kemenkumham yang melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota, dengan tuduhan penggunaan lahan kepunyaan Kemenkumham tidak sesuai peruntukkan, Walikota Tangerang Arief Wismansyah justru senang dengan adanya pelaporan tersebut. Kedua pihak bisa saling klarifikasi argumen masing-masing

"Gak apa-apa semoga malah nanti dimediasi oleh polisi, walaupun saya sebenarnya maunya lewat jalur mediasi saja tanpa lapor melapor. Kan saya juga sudah bersurat ke Kemendagri supaya kami bisa dimediasi untuk menyelesaikan polemik ini. Tapi kami prinsipnya ikut saja mau seperti apa," terang Walikota.

Sebelumnya untuk diketahui, Walikota Tangerang melalui suratnya dengan nomor: 593/2341-Bag.Hukum/2019 yang ditunjukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, di Jakarta tentang klarifikasi dan keberatan.

Surat tertanggal  10 Juli 2019 pada paragraph akhir berbunyi sebagai berikut, “Selanjutnya terhitung hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, kami Pemerintah Kota Tangerang dengan segala permohonan maaf tidak akan bertanggungawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase dan jalan termasuk terhadap penerangan jalan yang berdiri diatas asset Kementerian Hukum dan HAM RI seperti di Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman yang terletak di 5 Kelurahan, 12 RW dan 50 RT di Kecamatan Tangerang, karena memang bukan tangguungjawab kami sebelum adanya serah terima asset prasarana, sarana dan utilitas (PSU),” demikian surat yang ditanda tangani Walikota Tangerang Arief Wismansyah. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek