Hukum_Kriminal
Jumat 12 Juli 2019 22:06
SAPMA Pemuda Pancasila Kota Tangerang. (FOTO: Untuk BantenExpres)
\"Share

TANGERANG – Sentilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap Walikota Tangerang Arief Wismansyah, pada saat peresmian sekolah Poltekip dan Poltikem di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (10/07) kemarin berbuntut panjang bahkan menuai kritik keras dari publik.

Ragam reaksi terlontar dari warga Kota Tangerang yang tidak bisa menerima atas pernyataan Menteri Yasonna Laoly pada saat sambutan peresmian sekolah tinggi milik KemenkumHAM RI itu.

Dimana Menteri Yasonna dalam sambutannya, mengungkap pembangunan gedung sekolah tinggi terhambat dalam proses perizinan dan menilai Walikota Tangerang tidak ramah, mencari gara-gara. Walikota Arief Wismansyah pun langsung bereaksi dan menanggapi pernyataan sang Menteri ini.

Masyarakat Kota Tangerang menilai sikap dan perkataan Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo itu melukai hati masyarakat Kota Tangerang, tidak hanya Walikota saja.

Seperti yang disampaikan tokoh pemuda Holong Siregar Ketua Sapma Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang. Ia sangat menyesalkan atas ucapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Kalimat ‘cari gara-gara’ itu seperti menunjukan sikap kesombongan karena tidak pantas untuk diutarakan oleh Pak Menteri Yasonna,” kata Holong dalam keteranganya kepada BantenExpres, di Tangerang, Jumat (12/07).

Baca Juga: Disentil Menteri Wali Kota Tangerang Baper

Perkataan Menteri Yasonna tersebut tidak enak didengar oleh publik terutama masyarakat Kota Tangerang. Bahwa terkait IMB (izin mendirikan bangunan –red) ini, Walikota Tangerang hanya menjalankan aturan atau Perda yang ada, menurutnya.

“Jadi ini bukan persoalan ramah atau tidak ramah. Kami berharap permasalahan ini cepat diselesaikan dengan baik agar kemudian kembali harmonis antara kedua instansi ini dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat Kota Tangerang,” ujar dia.

“Akibat persoalan ini sudah pasti akan berdampak kepada masyarakat yang bertempat tingggal diatas asset Kementerian Hukum HAM RI, sebagaimana surat yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 593/2341-bag-hukum/2019 ditunjukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, di Jakarta,” tambah Holong.

Hal senada disampaikan LBH Pospera Banten, yang menyayangkan perselisihan antara Menteri dan Walikota Tangerang ini berlanjut hingga menguap kepublik.

Namun, Septian Direktur LBH Banten mengatakan hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Walikota Tangerang lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan, menurutnya.

“Karena kalau ditinjau dari aspek hukum, banyak peristiwa lama soal konflik pertanahan yang telah dilaporkan kepada institusi penegak hukum akan mencuat kembali,” kata Septian dalam keteranganya di Tangerang, Jumat (12/07) malam.

“Seharusnya Pemkot Tangerang intropeksi dan menyadari bahwa sebagian besar fasilitas pelayanan publik yang dibangun Pemkot Tangerang berdiri diatas lahan/asset milik KemenkumHAM,” cetus Septian.

Sementara, Walikota Tangerang menganggap perkataan Yasonna itu tidak lebih dari miss persepsi dari Kemenkum HAM. "Saya juga sangat kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi," kata Walikota Arief. (TON)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek