Lapsus
Jumat 15 Januari 2021 14:06
Gubernur Banten Wahidin Halim. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Tangerang  menyayangkan proses vaksinasi Covid-19 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Banten, yang berlangsung tertutup sehingga membuat awak media (jurnalis) kesulitan meliput, di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (14/01).

Faisal R Syam Ketua PFI Tangerang mengatakan, tugas para pewarta seharusnya difasilitasi pihak penyelenggara, mengingat hal itu sangat penting untuk diabadikan dan dipublikasikan kepada publik.

"Terlebih, vaksinasi itu diberikan kepada publik figur atau para pejabat daerah yang menjadi teladan bagi masyarakat," ujar Fisal kepada awak media di Tangerang, Kamis (14/01) malam.

"Ini kan menyangkut kepercayaan masyarakat, seharusnya transparan. Terlebih para pewarta foto televisi," tambah dia.

Panitia seharusnya bisa memfasilitasi para pewarta dalam bertugas yang untuk mengabadikan para pimpinan daerah saat disuntik vaksin Covid-19, sambung Faisal.

"Dalam hal itu tentunya kami (jurnalis) juga akan mematuhi protokol kesehatan," kembali dia menegaskan.

Diketahui Gubernur Banten Wahidin Halim nampak emosi dihadapan puluhan awak media hingga menimbulkan kericuhan.

"Kalau enggak percaya ya sudah. Sudah kalo gak percaya," ketus Wahidin Halim sambil berlalu meninggalkan awak media.

Peristiwa ini membuat awak media kecewa kepada orang nomor satu di tanah jawara tersebut.

Pasca insiden itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan soal terjadinya kekisruhan sejumlah pejabat daerah termasuk Ketua DPRD Banten pasca dilakukan penyuntikan vaksin tahap pertama tersebut.

Gubernur berkata, pada saat itu Ketua DPRD Banten, Andra Soni baru selesai melakukan suntik vaksinasi. Namun, sejumlah wartawan yang merasa tidak mendapatkan gambar (foto) seolah-olah tidak percaya bahwa sejumlah pejabat dilakukan vaksinasi Covid-19.

"Sejumlah wartawan yang merasa belum mendapatkan foto, meminta diulang penyuntikannya dan dilakukan pengambilan foto. Hal itu mengherankan, masa harus disuntik dua kali karena alasan belum terfoto," ujar WH dalam keteranganya di Serang, Jumat (15/01).

"Sahabat-sahabat wartawan seolah tidak percaya, bahkan sampai ada yang curiga isinya bukan vaksin. Lalu saya bawa boxnya tapi tetap saja ada yang tidak percaya dan tetap meminta disuntik ulang,” kata WH di rumah dinasnya.

Ia juga menjelaskan untuk membatasi orang yang masuk ke rungan vaksinasi, kata WH dalam pelaksanaan suntik vaksinasi harus mengikuti standar protokol kesehatan seperti menjaga jarak.

Menurutnya, jika semua orang dibebaskan untuk masuk kerungan (Pendopo) tersebut akan membuat kerumunan massa dan melanggar protokol kesehatan.

"Soal sulitnya sejumlah sahabat-sahabat wartawan mengambil foto pada saat dilakukan suntik vaksin ke sejumlah pejabat daerah, itu karena ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi," kata dia.

"Di samping itu ruangan dan tempatnya terbatas, tetapi mereka (wartawan) masih tetap tidak percaya, mereka bilang gak percaya, ya saya bilang kalau gak percaya ya sudah,” terang dia lagi.

Selain untuk menjaga protokol kesehatan, penyelenggara telah menyediakan ruang buat media yang dilengkapi  TV monitoring yang dapat menyaksikan pelaksaan vaksinasi.

“Selain itu khusus untuk kepala daerah yang perempuan kan perlu dijaga. Karena perlu mengangkat lengan bajunya sehingga di TV monitor ditutup sementara,” demikian Gubernur Banten menjelaskan.

Diketahui sebelumnya, proses suntik vaksin Covid-19 Forkopimda Banten sempat menuai protes dari para pewarta foto lantaran kesulitan untuk mengabadikan momentum tersebut. Pelaksanaan vaksinasi itu pun sempat diwarnai kericuhan. (EDY/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek