Lapsus
Kamis 17 Desember 2020 01:18
Gubernur Banten Wahidin Halim. (FOTO: tangkapan layar Youtube | BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta masyarakat tidak terpengaruh atas pernyataan orang yang tidak produktif. Demikian disampaikan Gubernur yang kerap disapa WH ini.

Menanggapi komentar Gubernur Jabar RK yang melontarkan dia (RK) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa pihak kepolisian terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Dimana saat Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia, terjadi kerumunan massa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang Banten, pada 10 November 2020 yang lalu.

"Saya mau bekerja. Jadi masyarakat jangan terpengaruh terhadap komentar-komentar orang yang tidak produktif," tegas WH melalui kanal YouTube resminya di Gubernur Banten Wahidin Halim, dikutip Rabu (16/12) malam.

Masih dalam kanal YouTube resminya, WH lebih jauh menjelaskan, bahwa kerumunan yang terjadi itu menjadi tanggung jawab pengelola Bandara Soetta, sehingga pihak kepolisian tidak bisa memeriksa kepala daerah tempat berdirinya bandara.

Begitupun penerapan dan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) COVID-19, adalah menjadi tanggung jawab pengelola bandara hingga pemerintah pusat.

"Terkait kerumunan di bandara itu adalah menjadi otoritas bandara Soekarno-Hatta, yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah setempat atau pemerintah provinsi," kata dia.

Protokol kesehatan pun mengacu pada BNPB, yang menangani dan berbagai tata laksana protokol kesehatan itu mereka mengikuti instruksi dari pemerintah pusat, sambung WH.

WH menganggap aneh jika ada orang yang mengaitkan tanggung jawab kerumunan di Bandara Soetta kepada kepala daerah setempat.

Terlebih, WH mengaku tidak mengetahui jadwal kedatangan dan kepulangan HRS berikut massanya di Bandara Soetta.

"Aneh kalau ada orang selalu mengait-ngaitkan antara kerumunan di bandara dengan tanggung jawab hukum di Pemprov Banten, kota maupun kabupaten," ucap dia.

"Perlu saya jelaskan, karena jangan sampai kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu," kembali orang nomor satu di tanah jawara Banten ini menegaskan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kembali di periksa terkait kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu. Pemeriksaan kali ini dilakukan di Markas Polda Jawa Barat.

Usai menjalani pemeriksaan, Ridwan Kamil memberikan pernyataan terkait rentetan kerumunan yang dipicu karena kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia.

Seperti diketahui, kerumanan massa terjadi di beberapa lokasi yang dihadiri oleh Habib Rizieq Shihab. Itu seperti di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten saat HRS baru tiba dari Arab Saudi.

Kemudian, disusul dengan acara di Tebet, Bogor dan terakhir Petamburan. Namun, sampai sejauh ini hanya kegiatan di Jakarta dan Bogor saja yang dipermasalahkan.

Karena itu, Ridwan Kamil, mempertanyakan mengapa hanya dirinya selaku Gubernur Jabar dan Gubernur DKI Jakarta saja yang dimintai keterangan terkait kerumunan massa HRS.

Padahal, ada tiga lokasi kerumunan saat kedatangan HRS yang menimbulkan kerumunan, yakni Tangerang, Jakarta, dan Bogor.

"Kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa?," kata Ridwan Kamil di Mapolda Jabar pada Rabu (16/12).

"Berarti kan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu," kata RK dihadapan awak media.

Menurut Ridwan Kamil, Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mengedepankan ketaatan dan kesetaraan dimata hukum.

"Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan dimata hukum sama," ujar RK. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek