Ekonomi
Rabu 14 April 2021 18:14
PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menaikan biaya administrasi dan pemeliharaan. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Biaya adminstrasi dan pemeliharaan meter air pada Perusahaan Dagang Air Minum Tirta Benteng (PDAM-TB)  Kota Tangerang mengalami kenaikan. Kenaikan biaya tersebut yang diumumkan 29 Januari lalu. Namun, rupanya belum mendapat restu dari DPRD setempat.

Apalagi kenaikan biaya-biaya tersebut ditengah wabah pandemi Covid-19 yang sedang mencekam warga masyarakat. Dan kenaikan tagihan akan semakin menambah beban yang lebih berat lagi kepada masyarakat.

Diketahui, pengumuman kenaikan biaya administrasi pelanggan PDAM TB tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 3.1/PER-AM/HUK/ III/2020. Penetapan biaya administrasi dimaksud diberlakukan pada rekening bulan Januari yang dibayarkan pada Februari dan seterusnya.

Dalam SK Direksi itu pula disebutkan variasi biaya administrasi untuk 6 kelompok yang berbeda. Diantaranya Sosial (S1, S2) biaya administrasinya Rp7.500, rumah tangga (R1, R2, R3, R4, R5) Rp14.500 dan instansi pemerintahan Rp20.000.

Kemudian Niaga (N1, N2, N3) biaya administrasinya Rp16.500, Niaga (N4) Rp20.500, Industri Rp25.000 dan biaya administrasi bagi kelompok khusus sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, untuk biaya pemeliharaan meter air sesuai diamater terdapat 10 kelompok, dengan besaran biaya dari Rp6000 sampai dengan Rp1.650.000.

Kepada awak media, Humas PDAM TB Indra Gunawan membenarkan soal kenaikan biaya tersebut. Menurutnya hal itu dilakukan dengan tujuan untuk untuk mengikatkan pelayanan.

"Iya benar ada kenaikan. Untuk meningkatkan pelayanan," jelas Indra.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang, mengaku pihaknya tidak mengetahui kenaikan biaya administrasi tersebut bahkan belum ada tembusan ke DPRD.

"Itu kan harus ada persetujuan Dewan. Kenaikan tarif itu, itu kan menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Tangerang," kata Anggiat kepada wartawan di Gedung DPRD, Rabu (14/04).

Dirinya mengaku tak mengetahui soal kenaikan biaya tersebut. Padahal, pemberitahuan kenaikan biaya administrasi dan pemelihara tersebut sudah diumumkan sejak 29 Januari lalu.

"Diumumkan ya boleh boleh saja. Kalau kami gak setuju bagaimana?," katanya.

Anggiat pun menegaskan kenaikan biaya apapun pada pelayanan PDAM TB harus melewati persetujuan DPRD Kota Tangerang terlebih dahulu. Juga harus ada Perda dan Perwalnya.

"Enggak boleh itu, menyangkut hidup masyarakat warga Kota Tangerang. Belum ada tembusan ke kami, bagaimana," cetus politisi NasDem itu. (ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek