Lapsus
Senin 31 Mei 2021 16:19
Beredar surat pengunduran diri sejumlah pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten. (FOTO: Dok-Istimewa)
\"Share

BANTENEXPRES - Beredar surat pengunduran diri 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten usai kasus pengadaan masker KN-95 diusut Kejaksaan Tinggi Banten.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten pun akan memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Astuti.

Kejati Banten diketahui telah menetapkan tiga tersangka korupsi kasus pengadaan masker, yakni LS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinkes Banten, AS dan WF dari PT RAM selaku pemenang proyek. Nilai pekerjaan Rp3,3 miliar, dengan kerugian negara Rp1,680 miliar.

Surat tertanggal 26 Mei yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda, Inspektorat, Kadinkes, dan Kepala BKD Banten. berisikan dua poin pernyataan sikap 20 pejabat Eselon III dan IV.

Poin pertama, 20 pejabat itu mengaku sudah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Kadinkes yang "penuh tekanan dan intimidasi".

"Kondisi tersebut membuat kami bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan," tertulis dalam surat tersebut.

Selanjutnya pada poin kedua, para pejabat menyebut salah satu tersangka kasus tersebut, LS, melaksanakan tugas sebagai PPK sesuai arahan Kadinkes.

"Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut kami merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan," masih bunyi surat tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dengan bulat kami menyatakan sikap "menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat di lingkunan dinas kesehatan Provinsi Banten."

Hingga pernyataan ini ditanggapi, 20 pejabat itu mengaku akan bekerja di luar kantor.

Beberapa nama yang menandatangani surat pengunduran diri itu di antaranya adalah Akhrul Aprianto, Ahmad Darajat, Lalah Hidayat.

Terpisah, Kepala BKD Banten Komarudin memastikan pegawai Dinkes yang mengundurkan diri itu merupakan pejabat eselon III dan IV.

Ia mengaku akan meminta keterangan dari 20 pejabat itu lebih dulu untuk mengetahui alasan yang sebenarnya soal pengunduran diri tersebut.

"BKD akan melakukan klarifikasi kebenarannya apakah dia betul mengundurkan diri atas kemauan sendiri (atau bukan), itu yang kita pastikan," ujar Komarudin dikonfirmasi wartawan, Senin (31/05).

Selain itu, pihaknya akan meminta keterangan Kadinkes Banten Ati Pramudji Astuti. "Kadinkes akan dimintai keterangan," ucapnya.

Terlepas dari itu, Komarudin menyebut pengunduran diri merupakan hak pegawai. Jika diterima, pemberhentian 20 pejabat itu akan diputuskan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Nanti kita lihat, nanti terserah Pak Sekda, nanti setelah diklarifikasi pengunduran dirinya diterima atau tidak, karena pengangkatan mereka melalui SK Gubernur, sehingga nanti resminya mereka mengundurkan itu ada SK Gubernur lagi tentang pemberhentian," demikian jelas Komarudin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati mengatakan penanganan Covid-19 dan upaya penyehatan masyarakat Banten tidak boleh terhenti.

"Kita minta Pemprov segera atasin masalah tersebut," kata dia, Senin (31/05) saat ditanya bagaimana sikap DPRD Banten melihat pengunduran para pejabat Dinkes tersebut. (MUH/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek