Lapsus
Rabu 12 Mei 2021 19:22
Berbagai gelombang protes kekerasan Israel terjadi di London, Senin (10/05). (FOTO: Dok-Al-Jazeera)
\"Share

BANTENEXPRES - Penyerangan terhadap Sheikh Jarrah di Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional. Sebab, menurut Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kawasan Sheikh Jarrah ditetapkan menjadi bagian dari Palestina.

Dosen Politik Islam dan Studi Kawasan Timur Tengah Universitas Islam Indonesia (UII), Gustri Eni Putri, mengatakan dunia harus mendesak Israel untuk membatalkan pengusiran warga Palestina. Apalagi, dilakukan saat Muslim dunia masih beribadah.

"Termasuk, memberikan bantuan kepada Palestina. Syiar ibadah yang dilakukan warga Palestina tidak disukai Israel, sehingga hampir setiap Ramadhan, Israel menyerang warga Palestina," kata Gustri, Rabu (12/05) seperti dilansir laman Republik Online.

Dewan Keamanan PBB perlu mendukung pemerintah Indonesia mengecam pengusiran paksa delapan keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Masyarakat internasional perlu mendesak DK PBB mengambil langkah nyata menghentikannya.

"Guna menghentikan langkah pengusiran paksa dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina, yang disampaikan oleh Menlu perlu terus disuarakan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi," ujar Gustri.

Penyerangan Sheikh Jarrah dapat ditelusur mulai konflik 1948 (Nakba) mengakibatkan warga Palestina kehilangan rumah dan mengungsi dari tempat tinggal. Pada 1 Juli 1955-30 Juni 1956, 28 unit rumah di Sheikh Jarrah disediakan untuk pengungsi.

Pada 4 Juni 1967, tercapai kesepakatan atas pembagian wilayah Israel dan Palestina yang diakui hukum internasional. Dari kesepakatan itu, Sheikh Jarrah masih bagian dari Palestina, dan pada 2-7 mei 2021 Israel mengusir delapan keluarga Palestina.

Mereka diusir agar rumah itu dapat ditempati pemukim ilegal Israel. Penentangan terjadi dari warga Palestina dan bentrokan terjadi di Masjid Al Aqsa usai pasukan Israel mengusir paksa dan melakukan kekerasan kepada umat Islam yang beribadah.

Pada 10 Mei 2021, pasukan Israel masuki kompleks Al Aqsa membubarkan jamaah masjid terkait Jerusalem Day oleh pemukim Israel. Hingga kini, pemukim ilegal terus berusaha memasuki kompleks Al Aqsa meski tidak dibolehkan menurut Perjanjian 1967.

Palestine Red Crescent Society mencatat sebanyak 278 jamaah masjid terluka. Israel juga melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza yang menewaskan 20 warga Palestina, termasuk anak-anak, sebagai respons dari serangan roket militan Hamas ke Israel.

"Peristiwa Yerusalem dan pemberontakan rakyatnya di hadapan penjajah perlu segera menjadi agenda prioritas dunia untuk dicarikan solusi terbaik. Diperlukan langkah kolektif antarnegara dan diplomasi konsisten mengurai permasalahan di Yerusalem," kata Gustri.

Sementara itu, Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) Rupert Colville mengatakan Israel melanggar hukum internasional bila mereka memerintahkan dan melakukan pengusiran di Sheikh Jarrah.

Colville menekankan Yerusalem Timur masih bagian dari daerah pendudukan Palestina, artinya yang berlaku Hukum Humanitarian Internasional. Hal itu disampaikan dalam pers rilis untuk menanggapi kejadian 'yang mencemaskan' di Sheikh Jarrah.

Berdasarkan jajak pendapat Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada 2020 lalu setidaknya 218 rumah tangga Palestina di daerah pendudukan Yerusalem Timur termasuk keluarga-keluarga di Silwan dan Sheikh Jarrah telah mengajukan kasus pengusiran terhadap mereka. Pengusiran sebagian besar dilakukan organisasi pemukim ilegal.

Pengusiran ini mendorong 970 orang termasuk 424 anak-anak terancam kehilangan tempat tinggal. Dalam pers rilisnya Colville mengatakan penguasa wilaah pendudukan harus menghormati dan tidak dapat menyita properti pribadi di daerah pendudukan.

"Dan harus menghormati, kecuali benar-benar dicegah, melakukan penegakan hukum," kata Colville seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (12/05).

"Artinya Israel tidak dapat memberlakukan hukumnya sendiri di daerah pendudukan, termasuk di Yerusalem Timur, untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka," tegas dia. 

Sikap Indonesia Terhadap Israel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam aksi kekerasan polisi Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Jokowi menilai aksi kekerasan dan penggusuran terhadap warga Palestina tersebut tak boleh diabaikan.

"Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan," kata Jokowi yang diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitter-nya, pada Senin (10/05) kemarin. Jokowi menuliskan pernyataannya dalam bahasa Inggris.

Jokowi mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas atas aksi kekerasan Israel tersebut. Dia memastikan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina.

"Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina," tuturnya.

Tak hanya Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi juga mengecam tindak kekerasan yang terus menerus terjadi di Palestina.

"Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa," ujar Retno Marsudi dalam keterangannya.

Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini untuk membantu Palestina. (GUNG)

Diolah berbagai sumber

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek