Ekonomi
Kamis 22 April 2021 05:16
Pemerintah mengucurkan dana bantuan sosial secara tunai. (FOTO: Dok-Istimewa)
\"Share

TANGERANG - Data masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Pemerintah Pusat mengalami carut-marut. Banyak nama (data) masyarakat Kota Tangerang yang hilang sehingga tak mendapatkan BST.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengaku telah melakukan protes kepada Kementerian Sosial (Kemesos). Padahal, pihaknya telah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur.

"Saya komplain juga sama Kemensos karena data di Kota Tangerang banyak yang hilang. Dasarnya dihilangin tuh darimana sedangkan yang kita masukkan 180 ribu yang dikasih cuma 20 ribuan," kata Wali Kota pada awak media, kemarin.

Ia pun sudah meminta klarifikasi dari Kementerian Sosial ihwal persoalan ini. Namun belum ada jawaban. "Kasian masyarakat kita sudah ikutin standar mereka tapi dibawah ini banyak yang hilang," ujarnya.

Hal serupa juga terjadi pada penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Menurut Walikota banyak juga warga yang sebelumnya menerima bantuan tersebut namun kini tidak lagi.

"Makannya ini yang kita pertanyakan dan perjuangkan, jangan sampai masyarakat yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan tersebut," kata dia lagi.

"Karena bagi masyarakat, di tengah pandemi Covid-19 bantuan tersebut sangat membantu," tandas orang nomor satu di kota seribu industri tersebut.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Dalam proses itu, sekitar 21 juta data ganda penerima bansos dihapus.

"Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Gedung Kemensos, Rabu (21/04).

Kemensos mengaku telah berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BPK, BPKP, KPK, Kejagung hingga Kepolisian dalam menghapus jutaan data ganda tersebut.

Data ganda, kata dia, bisa berarti ada dua nama dalam menerima satu program bantuan, atau menerima bantuan sosial lebih dari satu program.

"Bisa namanya ganda, kemudian bisa menerimanya ganda, jadi sesuai aturan. Kalau PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) itu bisa, tapi kalau BST (Bantuan Sosial Tunai) dengan yang lainnya itu enggak bisa," terang dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) menyebukan banyak data fiktif penerima bantuan sosial (Bansos) di tengah pandemi virus Covid-19. Sebab itu, tantangan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi menjadi luar biasa, karena bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Tindakan kriminal atau fraud, seperti penggunaan data fiktif duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan," kata Sri Mulyani pekan kemarin.

Dia menegaskan Kementerian Keuangan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya untuk bersama-sama mengawal anggaran pemerintah agar benar-benar digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek