BANTENEXPRES - Ketua DPW PPP Provinsi Banten Neng Siti Julaiha menegaskan tidak ada dualisme di tubuh partai berlambang Ka'bah itu. Neng mengatakan dari sejak Muktamar digelar SK telah dikeluarkan oleh Ketua Umum PPP Mardiono. 
‎
‎"Tidak ada dualisme. Banten kondusif," tegas Neng saat ditanya awak BantenExpres terkait polemik PPP, usai Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VII PPP Kota Tangerang di Golden Tulip Hotel, Ahad (05/07). 
‎
‎Neng menjelaskan, pada gelaran Muktamar Ke-X yang lalu tidak terbentuk dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 
‎
‎"Karena sejak Muktamar selesai keluar SK lalu ada islah dan SK-nya sudah ditetapkan. Tidak ada dualisme-lah," kembali Neng menegaskan. 
‎
‎Meskipun, lanjut dia, ada gugatan-gugatan, Neng mengatakan PPP sangat demokratis siapapun kader yang merasa tidak puas untuk melakukan gugatan. 
‎
‎"Tapi kan tentu semuanya negara akan mengembalikan ke partai sesuai dengan Undang-undang, bahwa setiap perselisihan partai itu diselesaikan di internal partai," ujar Neng. 
‎
‎Ia juga mengatakan jika masih ada perselisihan hal tersebut bagian dari dinamika organisasi dan komunikasi yang belum terjalin dengan baik. 
‎
‎Pada kesempatan ini, Neng juga mengatakan setelah digelarnya Muscab PPP tahun 2026 di kota/kabupaten se-Banten, pihaknya akan fokus bekerja untuk menghadapi pemilu dan pileg 2029 mendatang. 
‎
‎"Secara nasional, grassroot kita pada pileg 2024 yang lalu perolehan suara DPRD kota/kabupaten masih 8 juta, sehingga jika disinkronkan dilinierkan dengan perolehan di RI nanti suara nasional harusnya PPP tembus ke Senayan. Jadi saya sangat optimis," paparnya. 
‎
‎"Nah bicara Banten khususnya Kota Tangerang, Kota Tangerang ini pernah mendapat pimpinan DPRD, perolehan kursinya 5 tapi dapat pimpinan beda dengan di Lebak, kursinya 5 tapi suaranya lebih kecil," ungkap Neng. 
‎
‎Oleh karena itu dirinya yakin Kota Tangerang bisa merebut kembali posisi pimpinan legislatif seperti perolehan suara pada pileg 2014 silam. 
‎
‎"Makanya saya yakin temen-temen di Kota Tangerang bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil ini," Neng menandasi. 
‎
‎Seperti diberitakan berbagai media masa, kemelut di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuncak pasca Muktamar X pada September 2025 lalu. Partai berlambang Ka'bah ini terbelah akibat dualisme kepemimpinan antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto, yang masing-masing mengklaim sebagai ketua umum sah untuk periode 2025–2030.
‎
‎Konflik internal dan saling klaim ini dipicu oleh desakan sejumlah kader yang menuntut pergantian kepemimpinan karena PPP gagal menembus parlemen. Dinamika dualisme ini semakin pelik hingga bergulir ke ranah hukum, di mana kader PPP melaporkan Mardiono terkait gugatan perdata dan pidana. 
‎
‎(ZIE/GUNG)