‎BANTENEXPRES - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tangerang, Riyanto menolak keras penunjukan Pelaksana Tugas alias Plt Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Banten.

‎Penunjukan Plt pemimpin tertinggi partai berlambang Ka'bah di Tanah Jawara Banten itu menurut Riyanto cacat hukum. 
‎
‎"Karena dalam surat dari DPP tersebut hanya ditanda tangani oleh Ketua Umum pak Mardiono dan Wakil Sekretaris. Ini tidak sah sesuai AD ART parta. Cacat hukum," kata Riyanto dihubungi awak media ini, Rabu (08/02).
‎
‎Menurut dia, penunjukan sekaligus pencopotan Ketua DPW PPP Provinsi Banten tidak melalui mekanisme dan menyalahi aturan dalam organisasi. 
‎
‎Riyanto menyampaikan, hasil Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu lalu, hingga kini belum tuntas merapihkan AD ART Partai dan menyelesaikan kepengurusan DPP yang baru. 
‎
‎"Untuk merapihkan itu minimal enam (6) bulan, bulan April lah. Nah ini, Plt hasil pak Mardiono melalukan langkah diluar kesepakatan itu," jelas dia. 
‎
‎Oleh karenanya, ia mengatakan Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin jelas melawan, menolak pencopotanya dan adanya Plt tersebut, karena dianggap cacat hukum. 
‎
‎Adanya pencopotan dan penunjukan Plt Ketua dan Sekretaris PPP Provinsi Banten ini sangat berpengaruh di tingkat wilayah, kota/kabupatan, menurut dia. 
‎
‎"Jelas itu berpengaruh, karena dia [Mardiono] melaksanakan Plt itu untuk menggelar Muswil. Muswil ini para pesertanya DPC-DPC kota/kabupaten," jawab dia saat ditanya apakah Plt tersebut berpengaruh ditingkatan kota/kabupaten se-Banten. 
‎
‎"Maka bila Muswil itu tetap digelar, kita--DPC PPP Kota Tangerang tidak sejalan dengan keputusan itu," sambung dia. 
‎
‎Riyanto bilang, semua pihak harus mematuhi aturan yang ada. Tidak sejalan lantaran tidak sesuai dengan aturan partai dan organisasi. 
‎
‎"Kepengurusan DPP-nya aja belum rampung. Jadi, jika menggelar Muswil Muscab itu kan harus ada rapat internal kepengurusan DPP," kata dia lagi. 
‎
‎Atas persoalan itu Riyanto menegaskan sikapnya masih berpegang pada instruksi Sekjend PPP Taj Yasin Maimoen. "Kita menolak Plt," kembali dia menegaskan. 
‎
‎Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Dirinya berharap segera dilakukan rekonsiliasi dan perbaikan di tubuh partai berlambang Ka'bah itu. 
‎
‎Sebelumnya, gejolak internal melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP resmi mencopot Subadri Ushuludin dari jabatan Ketua DPW PPP Banten serta Fauzi Rully dari posisi Sekretaris DPW.
‎
‎Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 0031/SK/DPP/W/I/2026 tentang penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris DPW PPP Banten.
‎
‎Dalam SK tersebut, DPP PPP menunjuk Baihaki Sulaiman sebagai Plt Ketua DPW dan Ida Hamidah sebagai Plt Sekretaris. SK ditandatangani langsung Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono, Jumat (30/01). 
‎
‎Namun, keputusan itu langsung menuai penolakan keras dari jajaran DPW PPP Banten. Subadri Ushuludin menyatakan menolak pencopotan dirinya maupun penunjukan Plt DPW.
‎
‎(ZIE/GUNG) 
‎