Pendidikan
Minggu 10 Februari 2019 08:26
Orang tua calon wali murid melakukan protes kepada DPRD Kota Tangerang terkait sistem zonasi. (Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi kembali menegaskan penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Menurutnya, dalam PPDB tahun 2019, semua sekolah negeri di tingkat SD hingga SMA/SMK harus menerapkan sistem zonasi.

''Melalui sistem zonasi, maka peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang bertempat tinggal di zonasi terdekat dari sekolah,'' kata dia, saat berada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), akhir pekan ini, Sabtu (09/02).

Saat ditanya awak media, bagaimana dengan nasib anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri, Mendikbud tidak memberi jawaban. Namun saat ditanya apakah mereka terpaksa harus memilih di swasta, Mendikbud menjawab hal itu tidak masalah.

Proses PPDB dengan menerapkan sistem zonasi ini, sebenarnya sudah mulai diterapkan pada tahun 2018. Untuk PPDB 2019 ini, Mendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Melalui Permendikbnud tersebut, tidak ada perubahan mendasar dari penerapan sistem zonasi pada tahun PPDB 2018.

Hanya dalam PPDB tahun 2018, pengguna SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sudah tidak lagi mendapat prioritas. Dalam proses penerimaan, semua diperlakukan sama berdasarkan zonasi. Dengan demikian, calon siswa yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah akan mendapat peluang lebih besar untuk diterima di sekolah tersebut.

Seperti diketahui pada tahun lalu juga, penerapan sistem zonasi di Kota Tangerang banyak dikeluhkan orang tua calon siswa yang rumahnya jauh dari sekolah negeri. Hal ini mengingat lokasi sekolah negeri baik tingkat SMP-SMA, umumnya berada di wilayah padat penduduk. Selain itu, daya tampung siswa sekolah negeri tidak mencukupi bila harus menampung seluruh calon siswa yang ada di wilayah zonasinya.

Hal inilah yang menyebabkan calon siswa yang berada di wilayah jauh dari sekolah negeri, akhirnya hanya bisa melanjutkan sekolah di sekolah-sekolah swasta. Umumnya, mereka justru berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi yang terbatas.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang akan mengkaji sistem zonasi PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) untuk tahun ajaran 2019/2020 ini. Sebab, pelaksanaan PPDB berdasarkan zona RW pada tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 sempat tidak berjalan tidak mulus.

Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman, menjelaskan pelaksanaan PPDB online tahun ini akan diterapkan berdasarkan letak geografisnya. Sehingga, calon peserta didik yang rumahnya bersebelahan dengan sekolah dapat mengikuti seleksi masuk walau beda RW.

"Belajar dari pengalaman PPDB yang lalu bahwa ada celah-celah yang kemudian menimbulkan kesalahan di lapangan. Maka tahun ini kita coba menginventarisasi persoalan yang mungkin muncul di tahun ini," tutur Abduh kepada awak media, di Puspemkot Tangerang, Selasa (29/01) lalu. (GUNG/TON)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek