‎BANTENEXPRES - Aktivis Saipul Basri, kerap disapa Marsel mempertanyakan kejelasan proses hukum laporan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Tangerang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang beberapa waktu lalu. 

‎Hingga kini Marsel tidak melihat proses atau status pelaporan warga masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sudah sejauh mana perkembangannya. 
‎
‎"Saya mempertanyakan status hukum laporan masyarakat soal tunjangan DPRD Kota Tangerang kepada Kejari itu, sudah sejauh mana? Dari Desember 2025 lho," kata Marsel dalam keterangannya, Rabu (01/04) sore. 
‎
‎"Ada apa, kok seakan lenyap?. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang harus transparan dong soal pelaporan masyarakat itu agar tidak terjadi preseden buruk terhadap penegak hukum," lanjut dia. 
‎
‎Dalam waktu dekat ia mengaku akan segera berkirim surat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang. 
‎
‎"Agar ada kejelasan persoalan itu. APH harus terbuka kepada publik, apalagi sekarang tengah menjadi sorotan soal itu," ujar dia. 
‎
‎Ia tidak menginginkan laporan-laporan masyarakat soal dugaan korupsi tidak ditindaklanjuti, tidak diproses oleh aparat penegak hukum (APH). 
‎
‎Meski demikian, dirinya mengatakan masih percaya dengan APH di Kota Tangerang dalam menegakan hukum. 
‎
‎"Saya masih percaya APH di Kota Tangerang masih punya nurani dalam menegakan hukum. Intinya aparat penegak hukum jangan tebang pilih," tegas Marsel menutup. 
‎
‎Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang sedang mengusut dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Tangerang.
‎
‎Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait besaran tunjangan yang dinilai fantastis dan potensi kerugian daerah mencapai Rp55 miliar sejak 2020-2025. 
‎
‎(GUNG/ZIE)