‎BANTENEXPRES - Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKB, Tasril Jamal, mendukung aspirasi Forum ASN PPPK Teknis Kota Tangerang yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ia meminta Pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian Dalam Negeri segera menuntaskan proses persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar tidak ada lagi kesenjangan perlakuan antar sesama ASN.

‎Menurut Tasril, terdapat dua aspirasi utama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, penyetaraan TPP PPPK Teknis dengan PNS sesuai ketentuan Permendagri Nomor 6 Tahun 2021, mengingat PPPK dan PNS sama-sama merupakan bagian dari ASN dengan tanggung jawab pelayanan publik yang setara. Kedua, penyesuaian ijazah PPPK Teknis sesuai pendidikan terakhir, sehingga kompetensi dan jenjang pendidikan yang dimiliki dapat diakomodasi dalam sistem kepegawaian.
‎
‎"Kalau tugas dan tanggung jawabnya sama, maka kesejahteraan juga harus diperlakukan secara adil. Jangan sampai PPPK Teknis merasa menjadi ASN kelas dua. Kami berharap TPP dapat disetarakan dengan PNS dan status pendidikan PPPK disesuaikan dengan ijazah terakhir yang mereka miliki," ujar Tasril. 
‎
‎Tasril mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang yang telah mengajukan usulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, usulan tersebut bahkan dapat dilanjutkan dengan memprioritaskan pemberian TPP bagi 2.819 PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
‎
‎Karena itu, ia meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri segera memberikan persetujuan agar hak-hak PPPK tidak terus tertunda akibat proses administrasi yang berkepanjangan.
‎
‎"Kami mengapresiasi ikhtiar Pemkot yang sudah mengusulkan TPP bagi PPPK. Sekarang kami berharap Kemendagri segera memberikan persetujuan sehingga para PPPK, khususnya tenaga teknis, segera memperoleh kepastian. Jangan sampai birokrasi menghambat kesejahteraan ASN yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Anggota Komisi I ini.
‎
‎Tasril berharap perjuangan tersebut menjadi momentum untuk mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih adil, profesional, dan berbasis kompetensi. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan serta pengakuan terhadap pendidikan terakhir PPPK bukan hanya bentuk penghargaan atas pengabdian pegawai, tetapi juga investasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
‎
‎(MAN)