‎BANTENEXPRES - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Tasril Jamal menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang tidak punya inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

‎Tasril mengatakan, banyak potensi-potensi sumber PAD yang bisa dikelola, dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pemkot Tangerang khususnya BPKD. Salah satunya melalui aset pemerintah daerah. 
‎
‎"Ini karena pengelolaan aset dan manajemen aset belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang khsususnya BPKD," kata Tasril kepada awak media ini di DPRD, Kamis (18/06) kemarin. 
‎
‎"Kalau kepala badan BPKD atau Kabidnya enggak maksimal, kita minta itu ganti. Aset itu harus maksimal dikelola jadi bagian dari pendapatan," tegas politisi PKB ini. 
‎
‎Pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin-Maryono, awal pekan ini, Senin (22/06) Tasril juga melontarkan pernyataanya terkait itu. 
‎
‎"Intrupsi pimpinan, saya melihat keberadaan aset-aset Pemkot Kota Tangerang tidak dikelola dengan baik dengan maksimal. Saya berharap ini menjadi perhatian," cetus Tasril dalam forum itu. 
‎
‎Sementara itu, Wali Kota Sachrudin menyampaikan, Pemkot Tangerang akan terus melakukan penguatan dan mendorong bagaimana agar aset-aset pemerintah daerah bermanfaat bagi publik. 
‎
‎"Kalau bisa enggak boleh ada lahan kosong, kita kerjasamakan dengan para pihak-pihak ketiga, para pengusaha. Bukan hanya peningkatan PAD tapi bagaimana mendorong para pengusaha, karena mana ada pemerintah daerah maju tanpa ada investor. Oleh karenanya kita berikan ruang itu semuanya," paparnya usai Rapat Paripurna, Selasa (23/06). 
‎
‎"Aduh saya gak bisa ngitungnya itu, coba nanti tanya ke bidang aset yah," jawab politisi Partai Golkar ini ketika ditanya jumlah aset yang dimiliki Pemkot Tangerang. 
‎
‎Awak media ini mengkonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, Agus Andriansjah. Namun, ia tidak memberikan keterangan soal tudingan dirinya tidak paham cara bekerja, tidak inovatif dalam mengelola aset untuk PAD. ‎

"Nanti aja yah, nanti saya bicara dulu," singkat Andri sambil berlalu usai mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (23/06) sore. 
‎
‎Terpisah, menurut pengamat politik yang juga akademisi UNIS Tangerang Adib Miftahul, menegaskan, percuma potensi-potensi pendapat asli daerah (PAD) dikejar kalau akhirnya untuk bermewah-mewah anggota DPRD. 
‎
‎"Gak perlu cari potensi PAD, toh kalau dapet PAD banyak juga buat ngongkosin anggaran DPRD ini. Buat tunjangan-tunjangan gak penting. Malah bikin sakit dan marah rakyat, keadaan lagi susah. Tidak mengapa yang sudah eksisting aja PAD-nya," kata Adib mengomentari Anggota Komisi I itu. 
‎
‎Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini mengatakan tidak perlu menggali potensi sumber PAD, namun ia berpandangan sebaiknya maksimalkan yang sudah ada. 
‎
‎"Yang terpenting adalah duit rakyat itu kegunaanya buat rakyat bukan buat ngongkosin DPRD, itu yang paling penting. Nanti kalau sistemnya sudah bagus, potensi baru dikejar lagi, kan begitu," kata dia. 
‎
‎"Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan, pura-pura sok jadi pahlawan dia sendiri juga yang bermewah-mewah dengan anggaran itu. Coba urgensi skala prioritasnya apa tunjangan-tunjangan DPRD itu? Itung saja coba," sindir Adib. 
‎
‎(ZIE/GUNG)