‎BANTENEXPRES - LKPJ Wali Kota Tangerang 2025 kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kota Tangerang menemukan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) belum menyentuh target. Dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Tangerang 2025, Komisi III DPRD menilai masih diperlukan strategi konkret agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih optimal ke depan.
‎
‎Pembahasan LKPJ Wali Kota Tangerang 2025 dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Khusus (Pansus) Komisi III DPRD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang di ruang Komisi III. Dalam forum tersebut, perhatian utama tertuju pada capaian indikator makro, khususnya LPE yang dinilai belum maksimal.
‎
‎Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, menegaskan bahwa capaian LKPJ Wali Kota Tangerang 2025 pada sektor ekonomi masih berada di angka 96 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
‎
‎"Target LPE sebesar 5,44 persen, sementara realisasinya mencapai 5,24 persen. Kami mendorong agar capaian ini terus dioptimalkan sehingga target dapat tercapai pada 2029," ujar Sumarti. 
‎
‎Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, terutama dalam memperkuat sektor infrastruktur dan investasi.
‎
‎Salah satu strategi yang disoroti adalah pembukaan akses jalan menuju kawasan bandara. Rencana ini tengah disiapkan oleh Dinas Perhubungan bersama Bappeda, mengingat kawasan tersebut selama ini masih didominasi aktivitas pergudangan dan belum berkembang secara optimal.
‎
‎"Pembukaan akses jalan ini berpotensi mendorong investasi baru, tidak hanya di sektor pergudangan tetapi juga usaha lain seperti restoran dan jasa pendukung," tambah Sumarti.
‎
‎Selain infrastruktur, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah. Hal ini menjadi krusial karena adanya proyeksi penurunan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Tangerang untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.
‎
‎Komisi III pun mendorong peran Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang agar lebih optimal, termasuk memperkuat sinergi dengan OPD lain dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
‎
‎Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan DPRD. Ia memastikan bahwa rekomendasi tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
‎
‎"Pada prinsipnya, langkah-langkah tersebut sudah tertuang dalam RPJMD. Kami akan memastikan implementasinya berjalan sesuai perencanaan," jelas Yeti.
‎
‎Dengan adanya pembahasan ini, sinergi antara DPRD dan Pemkot Tangerang diharapkan semakin kuat. Tidak hanya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
‎
‎(MAN)