BANTENEXPRES - Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Fraksi PKB, Tasril Jamal, menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikannya melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (04/11).

‎Dalam interupsinya, Tasril mengapresiasi langkah Wali Kota Tangerang Sachrudin yang dinilainya responsif terhadap persoalan masyarakat. Ia mencontohkan kebiasaan wali kota turun langsung meninjau sejumlah lokasi pada pagi hari, bahkan bersepeda saat berangkat ke kantor.
‎
‎Namun, menurut Tasril, langkah tersebut semestinya diikuti oleh kecepatan dan inisiatif OPD dalam menindaklanjuti persoalan di lapangan. Ia menilai masih ada kesenjangan antara respons kepala daerah dan pelaksanaan tugas dinas terkait.
‎
‎“Pak Wali Kota sudah memberikan contoh dengan turun langsung melihat persoalan masyarakat. Sekarang bagaimana OPD menerjemahkan arahan itu menjadi tindakan nyata? Jangan sampai kepala daerah bergerak cepat, tetapi dinas terkait justru lambat menindaklanjuti," papar pria yang akrab disapa Dewan TJ tersebut.
‎
‎Tasril juga menyoroti penyerapan anggaran sejumlah OPD yang disebut masih berada di kisaran 35–56 persen, sementara tahun anggaran hanya menyisakan sekitar satu setengah bulan. Kondisi ini, menurutnya, perlu segera dievaluasi karena anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat diwujudkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
‎
‎“Kalau serapan anggaran masih rendah menjelang akhir tahun, tentu harus dipertanyakan apa kendalanya. Apakah perencanaan atau pelaksanaannya yang bermasalah? wali kota perlu mengevaluasi OPD agar anggaran yang tersedia tidak hanya tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," jabarnya.
‎
‎Lebih lanjut, Ia berharap Wali Kota Tangerang segera meminta setiap OPD memetakan kendala yang menyebabkan program belum berjalan optimal. Langkah tersebut perlu diikuti percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih memungkinkan diselesaikan sesuai ketentuan, disertai pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif.
‎
‎Tasril menegaskan, evaluasi kinerja tidak semestinya hanya berorientasi pada capaian angka serapan anggaran, tetapi juga pada hasil pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
‎
‎“Yang kita harapkan, seluruh OPD bisa bekerja lebih responsif, menyelesaikan program sesuai target, dan memastikan anggaran yang sudah disiapkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan," demikian Dewan TJ. 
‎
‎(ZIE/GUNG)