‎BANTENEXPRES - Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang khususnya Kinerja BPKD Kota Tangerang dalam melakukan pengelolaan anggaran hingga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-19 kalinya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

‎"WTP dari BPK RI merupakan bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan profesional yang berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu kami apresiasi Pemkot Tangerang khususnya BPKD," kata Junadi dalam keterangannya, Jumat (19/06).
‎
‎Kader Prabowo tersebut menambahkan bahwa capaian WTP secara berturut-turut dinilai sebagai bentuk dedikasi seluruh jajaran pemerintah, termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dalam menyajikan laporan keuangan publik yang valid dan taat aturan.
‎
‎Selain WTP berturut-turut, Junadi yang merupakan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang juga mengapresiasi capaian BPKD yang menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, Kota Tangerang berhasil meraih skor 3,8494 dengan status kinerja "Tinggi".
‎
‎"Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," ujar dia.
‎
‎Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Tangerang dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta mendukung ekosistem smart city, menurut Junadi BPKD juga tengah memperluas kanal pembayaran digital.
‎
‎"Kami ingin BPKD memastikan setiap transaksi tercatat secara real time dan tervalidasi dengan baik sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan layanan pajak daerah yang semakin modern, terintegrasi, dan minim kendala teknis," kata dia. 
‎
‎Selain itu, Junadi menilai BPKD Kota Tangerang telah melakukan langkah-langkah strategis meliputi pendataan keseluruhan aset, melakukan pengecekan ke lapangan, melakukan pengukuran ulang, melakukan inventarisasi administrasi, serta terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang.
‎
‎"Dalam rangka mitigasi penyalahgunaan aset milik Pemkot Tangerang, kami mendorong BPKD terus melakukan pendataan, pengecekan, pengukuran, sampai pendaftaran aset-aset tersebut untuk segera masuk dalam proses sertifikasi," tekan Junadi. 
‎
‎Junadi optimis kedepan BPKD Kota Tangerang akan melakukan inovasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah agar semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
‎
‎"Kedepan, kami akan terus mendorong BPKD untuk melakukan inovasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah agar semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat," Junadi menutup. 
‎
‎(ZIE)