Ekonomi
Kamis 19 November 2026 16:17
Anggota Komisi IV DPRD memimpin Audiensi Forum PPPK penuh waktu dari berbagai OPD/Dinas di Pemerintahan kota Tangerang. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

‎BANTENEXPRES - Persoalan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di Kota Tangerang belum sepenuhnya menemukan titik terang. Meski pemerintah daerah telah mengakomodasi sejumlah tuntutan, persoalan pengakuan jenjang pendidikan dan penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

‎Hal itu mengemuka dalam audiensi lanjutan Forum PPPK penuh waktu dengan DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PPPK kembali mendesak agar sejumlah kesepakatan dan tuntutan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya tidak berhenti sebagai pembahasan semata.
‎
‎Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, mengatakan DPRD berkewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi para PPPK. Menurut dia, sebagian tuntutan telah diakomodasi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah kota.
‎
‎Namun, masih terdapat persoalan yang belum dapat diselesaikan di tingkat daerah karena berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat.
‎
‎"Ada beberapa hal yang memang belum bisa dilaksanakan karena memang kita terbentur dengan regulasi. Itu bukan kewenangan dari kota, tetapi kewenangan di tingkat pusat di Kemenpan dan juga di BKN," kata Pandu seusai audiensi.
‎
‎Salah satu persoalan yang belum menemukan penyelesaian adalah pengakuan ijazah PPPK penuh waktu. Pandu menyebutkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang telah berulang kali berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
‎
‎Komunikasi tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan penyesuaian jenjang pendidikan pegawai. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan yang dapat diterapkan pemerintah kota.
‎
‎Adapun terkait TPP, Pandu mengatakan DPRD akan membicarakan kemungkinan peningkatan pemberian tambahan penghasilan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
‎
‎Pembahasan itu akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengakui, kondisi keuangan Kota Tangerang saat ini sedang mengalami defisit sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta menetapkan kebijakan tambahan belanja pegawai.
‎
‎"Rencananya kami akan berkoordinasi dengan TAPD, dengan tim keuangan daerah Kota Tangerang untuk dapat kita merumuskan kebijakan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita rumuskan, kita melihat keuangan kita," ujarnya.
‎
‎Pandu mengatakan, DPRD dan pemerintah kota pada prinsipnya memiliki kepentingan untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai. Namun, realisasi kebijakan tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
‎
‎"Kalaupun memang nanti ada waktu yang memang kita pas dan keuangan itu ada, ya mau enggak mau kita sebagai dewan dan sebagai pemerintah, saya yakin Pak Wali juga, tidak ada yang pengin wali kota sebagai pemimpin itu anak buahnya pada susah," jelasnya.
‎
‎Di lokasi yang sama, Ketua Forum PKKK Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan, kedatangan rombongannya ke DPRD salah satunya untuk mendesak pelaksanaan RDP lanjutan. Pihaknya menilai masih ada sejumlah poin dalam RDP sebelumnya yang belum mendapatkan jawaban maupun kepastian pelaksanaan dari pihak eksekutif.
‎
‎Menurut Jamiludin, DPRD perlu kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan PPPK dan pemerintah kota agar tuntutan mereka dibahas bersama dan memperoleh kejelasan.
‎
‎"Tuntutan kita mau kepada dewan itu agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa poin yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan," kata Jamiludin kepada awak media. 
‎
‎Ia mengatakan, waktu pelaksanaan RDP lanjutan masih menunggu konfirmasi dari DPRD setelah berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Dalam pertemuan tersebut, forum berharap seluruh poin yang sebelumnya telah dibahas dapat dipastikan tindak lanjutnya.
‎
‎Dia menegaskan, persoalan yang mereka perjuangkan bukan sekadar kenaikan TPP. Ada persoalan lain yang dinilai lebih mendasar, yakni pengakuan jenjang pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki para PPPK.
‎
‎Ia menjelaskan, terdapat PPPK dari tenaga teknis yang sebelumnya memiliki ijazah sarjana, tetapi dalam pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu justru ditempatkan pada jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut dinilai merugikan pegawai karena kualifikasi pendidikan yang telah mereka tempuh tidak tercermin dalam penempatan administrasi kepegawaiannya.
‎
‎"Memang nanti sebenarnya tuntutan yang jelas adalah pada saat poin-poin di RDP awal, itu jelas. Tapi memang harus digarisbawahi bukan penyetaraan sih sebenarnya, tapi bagaimana ijazah kami ini diterapkan sekarang," ujarnya.
‎
‎Menurut dia, para pegawai menginginkan pengakuan kembali atas jenjang pendidikan yang sesuai dengan ijazah masing-masing. Pegawai yang memiliki ijazah sarjana, misalnya, berharap kualifikasi pendidikannya tidak lagi dicatat atau diperlakukan setara dengan lulusan SMA.
‎
‎Jamiludin menyebutkan, persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK penuh waktu dari kelompok tenaga teknis di Kota Tangerang. Ia menegaskan, tuntutan tersebut tidak mencakup tenaga guru dan tenaga kesehatan yang, menurut dia, tidak mengalami penurunan jenjang pendidikan seperti yang dialami kelompok tenaga teknis.
‎
‎Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan PPPK di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Menurut Jamiludin, pegawai di kedua daerah itu tetap memperoleh pengakuan jenjang pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki.
‎
‎"Kalau di Tangsel dan kabupaten itu mereka tidak ada di-downgrade, sesuai dengan ijazah pegawainya. Dia S1 agama di kelurahan, di situ pun diajukan S1 untuk pegawai tersebut. Jadi tidak di-downgrade, semuanya S1 ya S1. Tidak ada yang seperti kita di-downgrade dari S1 menjadi SMA," ungkapnya. 
‎
‎Diketahui sekira seratusan pegawai dari Forum PPPK penuh waktu lintas OPD Pemkot Tangerang menggeruduk DPRD guna melakukan audiensi. Mereka menuntut pengakuan jenjang pendidikan dan penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 
‎
‎Audiensi ditemui beberapa Anggota Komisi IV Mochamad Pandu asal Partai NasDem dan Teja Kusuma dari PDI Perjuangan. Sementara dari Dinas terkait diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Aparatur (BKPSDM) Hadi Saputra. 
‎
‎(ZIE/MAN) 
‎

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek