‎BANTENEXPRES - APBD harus menjadi alat perjuangan, bukan sekadar catatan angka dan laporan keuangan. Ia adalah instrumen kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

‎Tegas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Teja Kusuma saat menyampaikan pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda tentang APBD 2026, Selasa (21/10). 
‎
‎Paripurna DPRD Kota Tangerang berlangsung di Gedung DPRD dihadiri Pimpinan DPRD Rusdi Alam, Arief Wibowo dan para anggota DPRD, kemudian Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan, Sekda Herman Suwarman bersama jajaran OPD, Forkopimda serta tamu undangan. 
‎
‎Dalam agenda tersebut, satu per satu fraksi di DPRD menyampaikan sikap politik dan pandangannya terhadap rancangan anggaran yang akan menentukan arah pembangunan Kota Tangerang setahun kedepan
‎
‎Dalam paparannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa pentingnya menjadikan APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi instrumen perjuangan ideologis untuk menyejahterakan rakyat.
‎
‎Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD 2026 adalah kesempatan mempertegas arah keberpihakan pada masyarakat bawah di tengah situasi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi dan tekanan inflasi yang belum sepenuhnya reda.
‎
‎Dalam pandangannya, Teja menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan rancangan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Tangerang diperkirakan mencapai Rp5,06 triliun, menurun dari tahun sebelumnya.
‎
‎Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp3,13 triliun, sementara komponen pendapatan dari transfer daerah mencapai Rp1,9 triliun. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tren ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kualitas belanja publik dan pelayanan masyarakat.
‎
‎"Penurunan ini harus menjadi perhatian bersama. Efisiensi belanja tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik," tegas Teja.
‎
‎Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Menurut mereka, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan proses penganggaran berjalan secara rasional dan berpihak kepada rakyat kecil.
‎
‎"Fungsi DPRD bukan hanya menyetujui atau mengkritisi, tapi menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola keuangan yang baik," tekan wakil rakyat asal dapil dua yang meliputi Kecamatan Neglasari dan Batuceper itu. 
‎
‎Lanjutnya, kendati total belanja daerah pada RAPBD 2026 mencapai Rp5,46 triliun, angka ini menimbulkan defisit sekitar Rp400 miliar yang akan ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
‎
‎Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurut Teja, Kota Tangerang tidak boleh terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi harus menggali potensi pendapatan lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
‎
‎"Kita harus memiliki strategi konkret untuk meningkatkan PAD. Data wajib pajak harus tervalidasi dan diselaraskan dengan realisasi lapangan. Jangan sampai potensi pajak dan retribusi hilang hanya karena lemahnya pendataan," kata dia. 
‎
‎Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menjelaskan, atas pandangan-pandangan Fraksi tersebut ia berharap agar dijawab oleh pihak eksekutif dengan perencanaan anggaran di 2026 dalam penganggaran program dan kegiatan. 
‎
‎"Pak Wali Kota sudah menyampaikan jawabanya setelah ini kita akan lanjut pembahasan," kata Rusdi kepada wartawan usai Paripurna. 
‎
‎Dalam kesempatan ini, pihaknya juga membahas anggaran 2026 itu salah satunya terkait gaji bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) penuh waktu agar ada peningkatan. "15 persen untuk tunjanganya," ungkap dia. 
‎
‎Selain itu, stimulan bagi RT/RW juga akan dinaikan. "Yang pasti kenaikan-kenaikan itu hal yang wajib karena itu juga janji politik dan berbagai usulan yang disampaikan para RT dan RW ke DPRD," sambungnya. 
‎
‎Lanjut politikus partai Golkar ini menyebutkan, pihaknya bersama eksekutif akan menggali potensi-potensi sumber PAD Kota Tangerang untuk menutupi pengurangan dana transfer dari pusat (TKD). 
‎
‎"Mudah-mudahan bisa sampai diangka Rp100 miliar," ujar dia seraya menambahkan TKD untuk Kota Tangerang diangka Rp402 miliar. "Tapi kita punya cadangan Silpa tahun ini kayaknya naik untuk menutup belanja," ujar Rusdi. 
‎
‎(ZIE/GUNG)