‎BANTENEXPRES - Pimpinan DPRD Kota Tangerang menyoroti rendahnya serapan anggaran tahun 2025 Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan bulan September baru terserap sebesar 52-56 persen. 

‎Wakil Ketua DPRD Arief Wibowo, mengatakan seharusnya penyerapan anggaran sampai bulan Oktober bisa mencapai 72 persen. 
‎
‎"Harusnya 72 persen itu kata pak Sekda, pak Sekda nyebutkan itu bukan tanpa dasar pasti itu dari dokumen realisasi rencana pembangunan," ungkap Arief kepada BantenExpres di gedung DPRD, Rabu (29/10). 
‎
‎Menurut dia, setiap anggaran berdasarkan implementasi realisasi rencana anggaran yang direncanakan per triwulan ketiga 2025 harusnya sudah diangka 72 persen terserap. 
‎
‎"Tapi kan ini baru 52 sampai 56 persen. Artinya ada realisasi anggaran yang tertunda atau terhambat tidak sesuai dengan rencana waktu yang ditentukan," kata dia. 
‎
‎Hal tersebutlah yang sekarang menjadi perhatian dan atensi DPRD ketimbang meributkan besaran angka yang ada di kas daerah yang menurutnya dinamis. 
‎
‎"Nah mending kita fokus bagaimana mempercepat penyerapan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya," tegas Arief. 
‎
‎Lebih lanjut, dia menyatakan akan meminta ringkasan secara global kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) apa saja program-program yang seharusnya sudah terlaksana tapi belum terlaksana dan berdampak langsung kepada masyarakat. 
‎
‎"Dan itu harus disampaikan langsung oleh TAPD agar supaya kita jelas bahwa ini adalah prioritas yang harus di dorong untuk percepatan," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 
‎
‎"Kenapa, ia jumlahnya besar dampaknya besar kepada masyarakat, " sambung Arief. 
‎
‎Lalu kemudian, dari data-data tersebut akan terlihat mana program-program yang seharusnya sudah selesai tetapi belum terlaksana. 
‎
‎"Maka dari prioritas [data] diatas yang anggarannya besar yang dampaknya besar akan kita kejar. Supaya segera bisa diselesaikan, kalau ada masalah, masalahnya dimana?," ucap dia. 
‎
‎Aief bilang, kalau masalahnya di birokrasi, apakah nanti bisa dimungkinkan untuk memangkas birokrasi tersebut. Guna menyelaraskan proses. 
‎
‎"Kan semangat pemerintahan Pak Prabowo ini kan menyederhanakan proses birokrasi, sehingga ada percepatan," ujar Arief. 
‎
‎Oleh karena itu, pihaknya (DPRD) akan segera melakukan flow up percepatan penyerapan anggaran di sisa waktu yang tersedia. 
‎
‎"Kan cuman tinggal dua bulan lagi. Ini menjadi catatan bahwa kita harus memperbaiki tata kelola resiko pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang," Arief menutup. 
‎
‎(ZIE/GUNG)