‎BANTENEXPRES - Pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk anggaran 2026, konon karena efisiensi dan adanya penyelewengan dana di masa lalu, meskipun hal ini menuai protes dari sejumlah kepala daerah karena dikhawatirkan memengaruhi program daerah. 
‎
‎Dikutip dari berbagai sumber, alokasi TKD 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp650 triliun, turun sekitar (24,7%) dibanding proyeksi realisasi 2025. Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi pemotongan ini pada pertengahan 2026 dan dapat mengembalikan dana jika kondisi ekonomi membaik. 
‎
‎Pemangkasan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri. 
‎
‎Namun, pemangkasan ini juga berpotensi berdampak pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 
‎
‎Pemerintah Kota Tangerang salah satu yang terkena dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Disebutkan pemangkasan Pemkot Tangerang mencapai Rp402 miliar lebih. 
‎
‎Menyikapi ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal angkat bicara, dia mengatakan Pemkot harus menerima sekaligus menyiasati pemangkasan tersebut. 
‎
‎Ia bilang, seluruh OPD di lingkup pemerintahan harus segera improvisasi dan inovasi untuk mencari solusi dalam rangka meningkatkan PAD. 
‎
‎"Harus kita siasati agar pembangunan tidak stak atau berkurang. Kita optimalisasikan dengan kreasi-kreasi pemerintah melihat potensi-potensi pendapatan yang masih bisa di gali," kata Tasril kepada BantenExpres di Lobby DPRD, Kamis (23/10) sore. 
‎
‎Oleh karenanya, politikus PKB ini meminta Pemkot Tangerang mengefisiensikan anggaran-anggaran yang tidak perlu. 
‎
‎Sehingga, lanjut dia, pengoptimalisasian pada sektor pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu dan berjalan baik. 
‎
‎"Saya pikir tidak terlalu terdampak selagi legislatif dan eksekutifnya berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan-pendapatan lain," ujar Tasril. 
‎
‎Meski Pemerintah Kota Tangerang terkena dampak pemangkasan hingga Rp402 miliar, namun Pemkot harus tetap optimis dengan potensi yang ada. 
‎
‎"Dan kita gali lagi, kita optimalkan kita inovasi lagi. Di semua Dinas-dinas yang punya potensi. Kita inovasi-inovasi untuk melakukan pendapatan," tegas dia. 
‎
‎Menurut wakil rakyat asal dapil III ini, pemerintah daerah juga sudah seharusnya mempunyai kemandirian tidak selalu tergantung kepada pusat. 
‎
‎"Jadi optimalkan seluruh kemampuan potensi daerah untuk survive. Meski pemerintah memangkas anggaran daerah tapi disana pasti ada solusi," ujar dia lagi. 
‎
‎Di akhir Tasril menambahkan, pemangkasan TKD tidak akan berpengaruh besar kepada pelayanan publik suatu daerah. 
‎
‎"Enggak, enggak berpengaruh. Karena kita punya Silpa atau dana cadangan. Dari Silpa kita bisa menutupin dulu sampai kita kembali mengoptimalkan pendapatan. Sehingga pembangunan tetap berjalan," demikian Tasril. 
‎
‎Sekedar informasi, yang termasuk dana transfer ke daerah (TKD) antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Insentif Daerah. 
‎
‎Sementara Silpa Pemkot Tangerang tahun anggaran 2025 terungkap sebesar Rp448 miliar. Dari PAD sebesar Rp3 triliun, serta komponen pendapatan dari transfer daerah (TKD) mencapai Rp1,9 triliun. 
‎
‎(ZIE/GUNG)