‎BANTENEXPRES - Gubernur Banten Andra Soni, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74 persen. Dengan kenaikan tersebut, besaran UMP Banten tahun 2026 menjadi Rp3.100.881,40.

‎Keputusan ini disampaikan Andra Soni usai menerima audiensi puluhan perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (24/12).
‎
‎Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 701 Tahun 2025 tertanggal 24 Desember 2025 tentang Penetapan UMP.
‎
‎Selain UMP, Gubernur juga menerbitkan aturan turunan lainnya, yakni Kepgub Nomor 703 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Kepgub Nomor 704 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
‎
‎"Semoga keputusan ini berdampak positif bagi dunia usaha dan untuk kesejahteraan buruh," ujar Andra Soni di hadapan awak media.
‎
‎Andra menjelaskan, besaran kenaikan tersebut merupakan hasil rekomendasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten/kota.
‎
‎Ia menegaskan, selama proses pembahasan, pihaknya terus menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi.
‎
‎"Sampai pada akhirnya ketika semua berkas lengkap, saya harus menandatangani Kepgub itu," ungkapnya.
‎
‎Gubernur juga berkomitmen untuk tidak mengubah rekomendasi angka yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
‎
‎Berikut daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Banten Tahun 2026:
‎
‎1. Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (Naik 6,67%)
‎
‎2. Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (Naik 6,50%)
‎
‎3. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377,00 (Naik 6,31%)
‎
‎4. Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870,00 (Naik 5,50%)
‎
‎5. Kabupaten Serang: Rp5.178.521,19 (Naik 6,61%)
‎
‎6. Kota Serang: Rp4.665.927,94 (Naik 5,61%)
‎
‎7. Kabupaten Pandeglang: Rp3.360.078,06 (Naik 4,79%)
‎
‎8. Kabupaten Lebak: Rp3.330.010,62 (Naik 4,97%)
‎
‎(MUH)